SURABAYA, beritalima.com – Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak memaparkan penerapan good governance saat menjadi narasumber 2019 International Reform Symposium & Regional Workshop Public Administration Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Java di Ruang Nusa Dua Hall 3, Nusa Dua Convention Center 1 Bali, Jumat (15/3). Paparan yang disampaikannya tersebut berasal dari pengalamannya saat memimpin Bupati Trenggalek.
Dalam menerapkan good governance, Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim itu menggunakan matrix pemetaan atau disebut general mapping matrix yang mencakup empat pilar fungsi pemerintah dan empat karakteristik.
Dijelaskan, empat pilar fungsi pemerintah antara lain membangun konstruksi (constructions), mengoperasionalkan layanan (operations), pemeliharaan ekonomi local (local economy nurturing), dan pemerintahan (governance).
Artinya, dalam mewujudkan good governance itu, pemerintah membangun infrastruktur dan fasilitas seperti sekolah, serta menjadi operator layanan. Selain itu, pemerintah sebagai pemelihara ekonomi lokal, sekaligus sebagai sebuah entitas yang menunjukkan kinerja tata kelola yang baik.
“Kita bisa berinovasi dengan berbagai kerangka berpikir. Salah satu upayanya menerjemahkan sedemikian luasnya fungsi pemerintah menjadi empat pilar. Empat pilar tadi membangun, mengoperasikan layanan, membina ekonomi, dan membangun tata kelola,” ujarnya.
Untuk melengkapi matriks tersebut, lanjutnya, terdapat empat karakteristik yang dibutuhkan untuk mewujudkan good governance yakni cepat (agile), kebersamaan (togetherness), sinergi eksternal (external synergy), dan sistematis (systematic).
Menurutnya, agile memberikan makna bahwa, pemerintah dalam melakukan sesuatu harus secepat mungkin. Kebersamaan menjadi penting karena pemerintah sebagai katalis dalam membangun fasilitas dan sarana umum. Dan secara mendasar, pemerintah juga membangun peluang terhadap sinergi eksternal dan sistematis.
“Jadi ini contoh matriks empat kali empat itu bisa berguna bisa menajamkan setiap program yang menjawab isu strategis. Sebagai contoh ingin mengembangkan Kecamatan Panggul di Trenggalek sebagai kota baru. Maka penajamannya itu disesuaikan dengan empat pilar dan empat karakter,” jelas Mantan Bupati Trenggalek itu.
Lebih lanjut disampaikannya, untuk semakin memperkuat good governance, pemerintah harus menekankan pada pentingnya penerapan misi.
Selan itu, penting ditekankan adanya ciri-ciri kepemimpinan yang ditanamkan menjadi prioritas. Dan itu tergantung pada konteks lokal. Sebagai contoh di Trenggalek, bahwa membangun sinergi menjadi hal yang penting.
“Kalau tidak dilakukan jadi berat karena ada keterbatasan seperti anggaran dan mitra. Orang tidak otomatis datang ke kita, karena belum dikenal,” pungkasnya.
2019 International Reform Symposium & Regional Workshop ini merupakan acara bertaraf Internasional diprakarsai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan dihadiri oleh para peserta dan exhibition dari berbagai instansi kementrian, pemerintah daerah serta negara-negara sahabat. Salah satunya berasal dari Korea Research Institute the University of New South Wales Australia, Office of Public Sector Development Commision Thailand, dan Korea Foundation. (r)
