JAKARTA, Beritalima.com | Tiga program prioritas untuk pengembangan infrastruktur di beberapa wilayah di Jatim saat ini sedang dikebut Pemprov Jatim. Ketiga program tersebut yakni Kawasan Strategis Nasional Metropolitan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru (BTS), dan Kawasan Selingkar Wilis.
“Ibu Gubernur Jatim diundang Bapak Presiden untuk rapat kabinet terbatas membahas apa saja priority project. Bukan berarti yang digarap hanya tiga itu saja. Bahwa yang prioritas hanya tiga itu saja, bukan seperti itu. Tetap berjalan apa yang menjadi prioritas dalam 25 proyek strategis nasional,” ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat memberikan paparannya di acara Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024 di Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta, Rabu (2/10).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pola pikir Pemprov Jatim saat ini terus melakukan strategis pengembangan infrastruktur di beberapa wilayah di Jatim. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan intra dan antar kawasan. Pemprov Jatim membangun dengan pendekatan kewilayahan.
“Kita ngomong soal pariwisata, kita bicara ngomong infrastruktur intra kawasan dan antar kawasan. Inilah yang coba disampaikan sebagai perspektif pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur. Kita tidak langsung membahas modalitas pembiayaannya, tetapi bagaimana kita menentukan tema dari sebuah investasi infrastruktur dalam kaitan potensi ekonomi,” jelas Mantan Bupati Trenggalek.
Dijelaskan, Kawasan GKS, difokuskan pada penguatan daya saing manufaktur dan perdagangan serta penguatan konektivitas infrastruktur. Peluang infrastruktur untuk Kawasan GKS sebagai contoh Transportasi Masal Regional GKS, antara lain MRT/LRT/ART (Autonomus Rail Rapid Transit)/O-Bahn, Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Industri di Tanjung Bulu Pandan Bangkalan, Integrasi antar moda (darat-laut-udara berupa elevated railways menuju bandara dan double track/ rel ganda jalur tengah), Optimalisasi pemanfaatan lahan pada Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, dan Pengembangan Bandara Juanda Triple Runway dan Pembangunan Airport City.
“Kawasan ini memang kawasan megapolitan dengan jumlah penduduk yang sangat massif dan padat. Total ini sebuah kawasan megapolitan yang tentunya memerlukan daya dukung infrastruktur megapolitan seperti transportasi, kawasan ekonomi dan industri terpadu, infrastruktur seperti pelabuhan, bandara. Dan juga infrastruktur lingkungan,” imbuhnya.
Selanjutnya, kawasan BTS difokuskan pada percepatan pertumbuhan industri pariwisata dan agropolitan serta penguatan konektivitas infrastruktur. Ini merupakan kawasan strategis pariwisata nasional, juga salah satu dari sepuluh Bali baru.
Sedangkan untuk kawasan Selingkar Wilis, difokuskan pada peningkatan nilai tambah agroindustri dan agrowisata serta penguatan konektivitas infrastruktur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan betapa sulitnya membangun infrastruktur pasca krisis tahun 1998.
“Prioritas utama pembangunan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur karena kita bukan hanya tertinggal cukup jauh. Karena setelah krisis 98 kita kesulitan, pembiayaan infrastruktur mahal dan lama baru selesai,” katanya.
Pada kegiatan yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini, Darmin menjelaskan, bahwa krisis 1998 benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang berdampak pada kurangnya kemampuan untuk membangun infrastruktur.
“Kalau kita lihat posisi kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur, kita benar-benar tertinggal, sehingga pemerintahan Pak Jokowi-JK mengambil posisi menempatkan infrastruktur ini sebagai prioritas,” tandasnya.
Menurutnya, butuh energi besar untuk melakoni program prioritas tersebut. Dia juga sempat menyinggung kebijakan pemerintah pada akhir 2014 yang memutuskan menaikkan harga BBM.
Margin yang didapat dari kenaikan harga tersebut, lanjutnya, digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur, di samping untuk pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
“Anda bisa lihat bahwa di dalam PDB kita, peran infrastruktur itu turun pada awal setelah krisis dibandingkan dengan sebelum krisis,” pungkasnya.
Sementara itu, sminar nasional yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu juga membahas arah kebijakan dan strategi percepatan penyediaan infrastruktur untuk pemerataan wilayah dan pembangunan inklusif.
Beberapa narasumber dihadirkan untuk membicarakan pembangunan infrastruktur Indonesia. Tak hanya dari kementerian, tetapi juga pemerintah daerah sebagai narasumber seminar nasional tersebut. (rr)
