SURABAYA, beritalima.com – Wakil Ketua Komisi A DPRD provinsi Jawa Timur, Agus Cahyono, menyoroti serius adanya kekosongan enam jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, kekosongan tersebut tidak seharusnya terjadi karena seluruh data terkait masa kerja dan masa pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) telah tercatat dan dapat diprediksi sejak awal.
“Informasi bahwa ada enam jabatan eselon II yang kosong ini seharusnya tidak terjadi. Data ASN dan pejabat di lingkup Pemprov Jatim itu sudah ada. Kapan pensiun, siapa yang akan purna tugas, semuanya terdeteksi,” ujar legislator PKS itu.
Agus menegaskan bahwa setiap pejabat eselon pasti melalui proses administrasi terkait masa pensiun. Karena itu, ketika ada pejabat yang akan memasuki masa purna tugas, pemerintah mestinya sudah menyiapkan nama-nama pengganti yang memenuhi kriteria.
“Ketika ada pejabat mau pensiun, itu kan sudah terdeteksi sejak lama. Maka calon penggantinya bisa diproyeksikan. Ada banyak pejabat yang memenuhi syarat, dan mereka bisa disiapkan lebih awal untuk mengisi jabatan tersebut,” jelasnya.
Agus juga mengkritisi kebiasaan pemerintah daerah yang terlalu sering mengisi jabatan kosong dengan Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH). Menurutnya, posisi PLT/PLH tidak memiliki kewenangan penuh sehingga dapat berdampak pada efektivitas birokrasi.
“Tradisi mengisi jabatan dengan PLT atau PLH itu berdampak pada kinerja pemerintah Jawa Timur. Beda dengan pejabat yang sudah definitif. PLT punya batasan kewenangan dan biasanya tidak bisa mengambil keputusan strategis,” tegasnya.
Ia menilai kebutuhan pejabat definitif sangat penting untuk menjaga ritme pelayanan publik dan kelancaran roda pemerintahan. Kekosongan yang terlalu lama dapat membuat proses administrasi tersendat dan program berjalan tidak optimal.
Agus berharap enam posisi eselon II yang kosong dapat segera diisi dengan pejabat terbaik melalui mekanisme yang profesional dan transparan.
“Harapan saya, kekosongan ini segera terisi oleh pejabat yang tepat. Semoga prosesnya dipercepat dan dipilih pengganti terbaik yang bisa membantu kelancaran perjalanan Jawa Timur ke depan,” ujarnya.
Agus menambahkan, DPRD provinsi Jatim akan terus melakukan pengawasan agar pengisian jabatan berlangsung sesuai aturan dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Dengan kekosongan jabatan di level strategis, Agus menegaskan bahwa manajemen kepegawaian harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.(Yul)
