SURABAYA, Beritalima.com-
Saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Merah Putih, menimbulkan kekhawatiran pada sebagian besar koperasi yang sudah berdiri sejak lama. Mengingat konsep yang dimiliki tidak sama dengan koperasi Merah Putih.
Menanggapi fenomena tersebut, kepala dinas koperasi dan UMKM provinsi Jatim, Endy Alim Abdi Nusa menegaskan bahwa koperasi Merah Putih pada prinsipnya tidak berlawanan dengan koperasi desa, atau koperasi-koperasi yang sudah berdiri sebelum koperasi Merah Putih diluncurkan.
“Pembentukan koperasi desa prinsipnya adalah kita berusaha untuk mengajak perangkat daerah yang terlibat, diantaranya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Peternakan, Pertanian, Perkebunan, beberapa dinas juga kita kumpulkan untuk mensosialisasikan koperasi Merah Putih yang disinergikan dengan koperasi desa yang sudah ada,” terang Endy.
Endy menuturkan bahwa pihaknya saat ini memetakan seluruh potensi yang ada di desa. Jadi usaha yang sudah berjalan, termasuk kelompok tani atau kelompok perkebunan dan peternakan dikumpulkan,
“Mana yang kira-kira bisa didorong untuk menjadi Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan konsep dari pusat, tentu kita lagi berkoordinasi. Hasilnya seperti apa kita akan tunggu,” sambungnya.
Endy menjelaskan lebih lanjut bahwa hasil dari data pemetaan nanti akan disampaikan ke Kementerian, termasuk diantaranya berapa jumlah yang sudah siap untuk didorong menjadi koperasi desa.
Menurut Endy koperasi yang sudah ada, bisa jadi ada koperasi yang sudah maju, ada juga kelompok masyarakat yang sudah eksis di desa, begitu juga ada BUMDes yang sudah memiliki
unit usaha dan sudah melakukan apa yang diperintahkan Pak Prabowo sebagai agregator produk-produk pertanian.
“Koperasi atau BUMDes yang eksis membantu masyarakat dengan pembiayaan itu kita ajak, semuanya kita jadikan satu, kita akan dorong. Memang nanti lembaganya yang akan kita dorong menjadi koperasi Desa Merah Putih. Kemudian kita melihat hasil pemetaannya,” tuturnya.
Endy menyebutkan, melalui pemetaan tersebut, pihaknya akan melaporkan ke gubernur, hasilnya akan disampaikan ke kementerian untuk mengetahui berapa yang layak untuk bisa dijadikan koperasi desa Merah Putih.
“Koperasi itu menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa, bagaimana potensi yang ada di desa itu bisa didorong untuk menjadi koperasi, semisal akan memasukkan sahamnya ke koperasi desa atau mungkin akan dilibatkan di dalam Koperasi itu, nanti teknisnya seperti apa, kita akan lihat. Karena ada beberapa aturan juga masih dibuat oleh pemerintah, termasuk Inpresnya itu juga masih digodok dan akan dikerjakan. Kalau yang sekarang lagi di seleksi masih belum tahu karena kita masih berkoordinasi,” sebutnya.(Yul)
