JAKARTA, Beritalima.com– Rencana strategis (renstra) penting buat sebuah organisasi karena organisasi yang baik harus berjalan berdasarkan prosedur. Soalnya, prosedur itu merupakan acuan untuk mengantisipasi jika ada tekanan politik terhadap lembaga supporting system seperti Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Itu dikatakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hastuti ketika menjadi pembicara dalam seminar dengan tema ‘Rencana Strategis Setjen dan BK DPR RI’ yang digelar Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini.
Seminar yang dibuka Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar selain menghadirkan Enny juga menghadirkan Dekan Fakultas Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo sebagai nara sumber.
Secara politik, kata Enny, potensi terjadinya konflik kepentingan sangat besar, karena keberagaman kepentingan di lembaga seperti Setjen dan BK DPR RI ini memang besar sehingga renstra yang menjadi acuan baku memudahkan penyelesaian ketika nantinya terjadi silang sengketa kepentingan.
Namun, diingatkan Enny, penerapan renstra di Setjen BK dan DPR RI harus sesuai dengan karakterisitik serta kebutuhan lembaga ini sebagai lembaga politik. “Renstra Setjen dan BK DPR RI harus disesuaikan dengan fungsi lembaga ini yaitu penerapan mekanisme kerja, prosedur, tata laksana dan pemenuhan remunerasi.”
Soalnya, lanjut dia, Setjen dan BK DPR RI adalah lembaga yang menggunakan uang negara. “Setiap pegawai DPR RI harus memiliki sistem indikator kinerja. Jika di eksekutif, penerapan renstra berdasarkan atas kinerja,” jelas Enny.
Penerapan restra, lanjut dia, dapat dilakukan karena mereka mempunyai standar baku mengenai sistem administrasi. Namun, tentu sangat berbeda dengan lembaga DPR RI sebagai politik sehingga diperlukan rumusan detail yang berbeda dengan lembaga eksekutif,” tutur Enny.
Pada kesempatan itu, Enny menyampaikan pentingnya transparansi publik di era digital. Transparansi sangatlah penting, karena hasil kinerja dari lembaga representatif seperti Setjen dan BK DPR RI harus diketahui masyarakat luas.
Karena itu, diperlukan ada komunikasi dua arah yang intensif antara Setjen dan BK DPR RI dengan masyarakat. Seluruh hasil kinerja parlemen wajib dipublikasikan ke masyarakat.
“Dengan begitu tercipta respon dan peran serta dari masyarakat terhadap Setjen dan BK DPR RI sehingga, fungsi representatif berjalan optimal di era digital dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust),” demikian Enny Sri Hastuti. (akhir)
