TRENGGALEK, beritalima.com
Jelang berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang tinggal menghitung hari, banyak pekerjaan yang harus terselesaikan. Termasuk rapat-rapat kerja bersama unsur dijajaran pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai pengelola anggaran.
Salah satunya adalah digelarnya rapat kerja (raker) evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, Selasa (9/7/2019).
Dalam raker bersama OPD, Komisi II DPRD Trenggalek menyinggung adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus ataupun defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
Menurut Ketua Komisi II, Mugiyanto, bahwa dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.
“Seharusnya silpa itu nol, antara penerimaan dan pembiayaan harus pas. Tapi kan tidak mungkin, pasti akan ada sisa pembiayaan karena kondisi dilapangan yang selalu dinamis,” ungkapnya pada beritalima.com.
Begitupula yang terjadi di Trenggalek tahun anggaran 2018, lanjut Mugiyanto, SILPA lebih besar dari tahun sebelumnya. Untuk itulah banyak hal yang perlu diklarifikasi kepada masing masing OPD sebagai pengguna anggaran.
“Karena penjelasan Bupati kurang lengkap, sehingga kita menanyakan lebih detail kepada OPD terkait Silpa yang begitu besar pada tahun anggaran 2018 ini,” imbuhnya.
Masih menurut Gus Obeng panggilan akrab Mugiyanto, adanya Silpa yang tinggi tersebut pasti akan mempengaruhi beberapa program kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan sehingga dia berharap mulai dari perencanaan sudah harus dimatangkan.
“Karena ada beberapa OPD Silpanya besar, maka ada kegiatannya tidak bisa dilaksanakan,” sambungnya.
Untuk itulah, saat ini rapat kerja dilaksanakan guna mengklarifikasi terhadap OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baik Bakeuda maupun Bapeda sekaligus mengingatkan agar lebih berhati hati dalam merencanakan anggaran di tahun berikutnya.
“OPD dan TAPD harus lebih berhati-hati lagi dalam menyusun perencanaan, biar tidak ada Silpa yang begitu tinggi untuk tahun berikutnya,” tegasnya lagi.
Pria yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat itu menambahkan, Silpa tahun anggaran 2018 kemarin mencapai 240 milyar yakni dampak dari belum terlaksananya pembangunan Pasar Pon, belanja langsung 100 milyar dan belanja tidak langsung sebesar 99 milyar, kemudian pelampauan dari pendapatan lain lain yang syah ada sekitarnya 40 milyar rupiah.
“Kami melihat, dari beberapa pos penyumbang Silpa tadi perlu adanya klarifikasi dan evaluasi. Seperti halnya, belanja langsung pembangunan pasar pon yang tidak bisa di realisasi, beberapa kegiatan yang gagal dilelang, trus masalah gaji dan tunjangan pegawai serta beberapa yang lainnya,” urai Gus Obeng.
Selain pembahasan Silpa, yang tidak kalah penting adalah meletakan proyeksi devisit anggaran sehingga apa yang dilaksanakan bisa sesuai dengan perencanaan. Pemerintah harus berani mengambil sikap, utamakan kepentingan rakyat. Dan dari evaluasi terhadap pertanggungjawaban APBD 2018, ditemukan beberapa hal terutama adanya indikasi kelemahannya pada perencanaan.
“OPD dan TAPD dinilai kurang cermat, karena itu jangan percaya seratus persen pada OPD ketika melakukan pengajuan anggaran. Harus ada cek n ricek yang menyeluruh,” pungkasnya.(her)
