TRENGGALEK, beritalima.com
Dalam menjalankan fungsi kontrol atau monitoring sebagaimana amanat undang-undang, DPRD Kabupaten Trenggalek gelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek. Sidak dilakukan dibeberapa titik sasaran sesuai fungsi dari masing-masing komisi yang ada di DPRD Kabupaten Trenggalek.
Hasil sidak tersebut diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atas semua kegiatan yang tertuang di APBD 2018 lalu.
“Sidak ini merupakan kegiatan rutin awal tahun dari teman-teman di tiap komisi. Dengan itu, diharapkan bisa menjadi bahan dalam mengontrol semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak eksekutif dalam hal ini OPD yang ada di Kabupaten Trenggalek,” terang Sukarudin, Ketua Komisi IV saat dihubungi beritalima.com, Sabtu (12/1/2019).
Sukarudin mengatakan, hal ini penting dilakukan oleh Dewan karena semua kegiatan yang dilakukan oleh OPD bersumber pada keuangan negara yang nota bene adalah uang rakyat.
” Sesuai dengan kewenangan melekat yaitu legislasi, budgeting dan monitoring yang ada di kami (DPRD), sebagai wakil rakyat sudah selayaknya kami bisa mengemban amanat mereka,” ujar Politisi PKB ini.
Ditambahkannya, selain inisiatif dari setiap komisi, sidak ini juga berdasar dari aduan masyarakat karena itu merupakan salah satu pertimbangan utama. Dilain pihak, semua kegiatan yang dilakukan oleh OPD memang sudah seharusnya dipertanggungjawabkan.
“Semua kegiatan di OPD harus ada pertanggungjawabannya, baik secara administrasi, teknis maupun secara hukum dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Kami tidak akan main – main dalam melakukan sidak, ” imbuhnya.
Dalam sidak jika memang didapati temuan maka akan di catat sebagai reverensi dan bahan evaluasi.
“Dan kalau nanti ada temuan, maka OPD terkait harus bisa menjelaskan alasannya, ” tegasnya.
Diagedakan jika dalam waktu dekat akan memanggil OPD dan akan meminta keterangan sesuai hasil temuan dari masing-masing Komisi.
“Menurut jadwal yang sudah diagendakan, tiap Komisi rencananya akan mulai melakukan pemanggilan OPD minggu depan, ” katanya.
M. Hadi, sekretaris Komisi III juga membenarkan adanya sidak tersebut. Disampaikannya, jika semua anggota dewan turun ke lapangan untuk melihat langsung semua kegiatan yang dilakukan jajaran eksekutif di Tahun 2018.
” Dari hasil sidak, jika nanti banyak terjadi temuan maka akan menjadi catatan buruk bagi eksekutif. Akan dievaluasi secara menyeluruh,” tandas pria asli Kecamatan Munjungan itu.
Anggota Dewan dari daerah pemilihan (dapil) 3 ini berharap agar semua kegiatan Tahun 2018 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berakibat hukum.
“Kami semua berharap, alokasi dari serapan anggaran benar-benar sesuai recana. Kegiatan harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan tanggungjawab, apalagi tahun 2019 ini adalah tahun Politik yang bisa sangat mempengaruhi elektabilitas maupun kepercayaan publik dari para pengguna anggaran, ” pungkas M.Hadi diplomatis. (her).
