JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah cenderung lamban menyusun kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Corona yang pertama berjangkit di Kota Wuhan, China dan kini sudah menyebar kesejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Australia.
Hingga hari ini misalnya, kata anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1), belum ada satu juga kebijakan yang bersifat menentukan terkait persoalan itu.
Padahal, sudah ada enam negara tetangga kita terpapar kasus Corona.
Kebijakan ‘complex emergency’ memerlukan kecepatan, ketepatan termasuk koordinasi antar sektor.
Selain itu, kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini, Pemerintah juga belum memberikan travel warning buat Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin bepergian ke China. Peringatan hanya diberikan khusus bagi mereka yang hendak mengunjungi Provinsi Hubei saja, terutama kota Wuhan.
Padahal, sejak pekan lalu virus Corona telah menyebar ke 30 dari 31 provinsi di China. Pemerintah seharusnya lebih responsif dan sensitif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Begitu pula di bidang keimigrasian, Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk membatasi mobilitas warga negara China ke Indonesia.
Kasus Corona yang ditemukan di sejumlah negara ASEAN juga Australia, semua merujuk pada turis asal China. Sebagai perbandingan, pemerintah Philipina misalnya, sudah membatalkan kebijakan visa on arrival buat turis China sebagai bentuk antisipasi masuknya virus itu ke Philipina.
“Kita perlu sadari, Corona ini adalah isu ‘biosecurity’ yang bisa berkembang menjadi bencana biologi, sehingga penanganannya harus responsif, tidak bisa model ‘wait and see’ sebagaimana dilakukan Pemerintah Indonesia sejauh ini.
Meski Pemerintah mengklaim Indonesia siap menghadapi kasus Corona, dan sudah menunjuk sejumlah rumah sakit rujukan, tetapi perlu disadari kapasitas fasilitas kesehatan yang kita miliki masih sangat terbatas.
Dari sekian puluh rumah sakit rujukan misalnya, kalau kapasitas ruang isolasinya kurang dari lima, jumlah pasien yang ditangani sangat terbatas.
Itu sebabnya, dalam waktu dekat setidaknya ada langkah yang segera dikerjakan Pemerintah.
Pertama, Pemerintah sebaiknya segera membentuk rantai komando khusus untuk mengawasi dan memitigasi wabah global ini, mengingat ada banyak sekali kementerian atau lembaga yang pekerjaannya harus menyesuaikan diri dengan isu ini. “Dalam catatan saya, ada delapan kementerian yang terlibat atau perlu dilibatkan untuk memitigasi isu Corona, yaitu Kemenkes, Kemenlu, Kemenkum HAM, Kemenhub, Kemendag, Kementan, Kemenpar dan Kemennakertransterian.
“Terkait soal perhubungan misalnya, saya baca pembatalan penerbangan dari dan ke Wuhan ternyata baru dilakukan terhitung mulai 28 Januari 2020. Kebijakan itu juga bukan lahir dari Kemenhub, melainkan maskapai. Dan, pembatalan itu terjadi karena ekses kebijakan isolasi yang dilakukan Pemerintah China, bukan atas inisiatif otoritas berwenang di Indonesia.”
Bagi saya, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, ini manajemen bencana yang buruk. Terkait soal kebijakan pembatalan penerbangan dari dan menuju China, apakah itu terbatas bagi kota-kota tertentu, atau seluruh penerbangan, mestinya isu ini menjadi kebijakan Kemenhub dan bukan inisiatif maskapai penerbangan atau otoritas bandara.
Begitu juga soal perdagangan, harus segera ada kebijakan determinatif untuk mengantisipasi kemungkinan buruk. Sebab, China adalah negara pemasok terbesar kebutuhan impor Indonesia dengan volume mencapai US$ 44,58 miliar sepanjang 2019, jauh di atas Jepang di urutan kedua yang nilainya ‘hanya’ US$15,59 miliar.
Begitu juga soal perdagangan, harus segera ada kebijakan yang determinatif untuk mengantisipasi kemungkinan buruk. Sebab, Cina adalah negara pemasok terbesar kebutuhan impor Indonesia dengan volume mencapai US$ 44,58 miliar sepanjang 2019 lalu, jauh di atas Jepang di urutan kedua yang nilainya ‘hanya’ US$15,59 miliar.
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil V Provinsi Jawa Barat ini, kita perlu mewaspadai impor pangan, buah, hortikultura, atau produk hewan dari Cina.
Hal kedua yang mendesak dilakukan Pemerintah Indonesia adalah segera mengevakuasi serta menjamin keselamatan WNI yang berada di China, khususnya di wilayah endemik Wuhan.
Negara-negara lain, seperti Jepang, AS atau Perancis, misalnya segera memulangkan warga mereka yang sedang ada di China. “Kita butuh tindakan responsif serupa.
Pemerintah kita dalam hal ini harus bisa melobi pemerintah China agar WNI yang ada di Wuhan minimal bisa dievakuasi ke tempat lain lebih aman. Sepanjang usaha itu, Pemerintah juga harus bisa menjamin keselamatan dan kebutuhan mereka terpenuhi.”
Jangan lupa, jelas Fadli, akibat kebijakan isolasi yang diterapkan China, stok kebutuhan makanan misalnya, pasti berkurang.
Menurut data Kemenlu, saat ini ada 243 WNI di daerah isolasi, antara lain kota Xianning, Guangxi, Enshi dan Xiang yang semuanya terletak di Provinsi Hubei.
“Di Wuhan, ada 96 mahasiswa yang masih tinggal di asrama-asrama kampus. Nasib mereka harus jadi prioritas utama pejabat Pemerintah serta perwakilan kita di China dalam waktu dekat,” demikian Fadli Zon. (akhir)
