JAKARTA, Beritalima.com– Jika debat publik calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) bermutu dan berkwalitas baik itu dari sisi teknis maupun subtansial, hal itu bakal mampu mendongkrak tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 17 April mendatang.
Itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, akhir pekan ini. “Karena itu, semua sisi yang disajikan dalam debat harus bermutu dan berkualitas, mulai dari format debat, kedalaman materi pertanyaan dan kemampuan pasang calon mengomunikasikan visi misi dan menjawab pertanyaan.”
Dikatakan senator dari Dapil Provinsi DKI Jakarta tersebut, saat ini ada tiga tipikal pemilih. Pertama mereka yang sudah pasti menunaikan hak demokrasinya dan sudah menentukan pula paslon yang bakal dipilih.
Tipikal kedua, mereka yang berniat menunaikan hak pilih tetapi belum menentukan paslon atau yang sudah punya pilihan. Hanya saja mereka itu masih mempertimbangkan beberapa hal. Ini adalah kelompok yang tidak loyal (swing voter’s).
Sedangkan tipikal ketiga adalah mereka yang sudah memutuskan tidak akan menunaikan hak pilih mereka pada Pemilu 2019 dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
Jika dalam debat publik nanti, ungkap Fahira, tema serta materi yang disajikan tajam, mendalam dan menyentuh persoalan rakyat, ditambah kemampuan mumpuni paslon menyelami persoalan dan memberikan jawaban bernas dan solutif, kemungkinan mereka mengubahnya dengan datang ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya.
Sebagai informasi, pada Pemilu Legislatif 2014 tingkat partisipasi pemilih hanya 75,11 persen, sedangkan untuk Pilpres 2019 hanya di angka 70 persen. Pada Pemilu 2019 ini, KPU menargetkan jumlah partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen.
Tidak hanya itu, capres/cawapres yang tampil prima dalam debat sangat mungkin mampu meraup suara swing voter’s. Suara mereka ini cukup signifikan karena berdasarkan survei, persentasenya cukup besar.
Karena itu, debat pilpres nanti harus didesain sedemikian rupa agar menyentuh semua persoalan pelik yang sehari-hari dihadapi rakyat dan ‘memaksa’ pasangan calon memberikan jawaban yang bernas, dapat dipercaya, dan solutif.
“Saya berharap, sebagai penyelenggara KPU tidak hanya menjadikan debat publik ini sebagai pendidikan politik, tetapi juga memanfaatkan untuk mendongkrak tingkat partisipasi Pemilu 2019,” demikian Fahira Idris. (akhir)
