JAKARTA, Beritalima.com– Senator dari Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memperbaiki komunikasi publik soal penanganan wabah virus Corona (Covid-19).
“Selain strategi, kebijakan dan aksi penanggulangan Covid-19, komunikasi publik Pemerintah juga menjadi panduan dan pedoman masyarakat untuk bergerak bersama menghentikan pemyebaran Covid-19. Ini menjadi sorotan banyak pihak,” kata Fahira, Sabtu (9/5).
Sejak pertama kali ditemukan kasus positif Covid-19 di Indonesia, berbagai persoalan komunikasi kerap terjadi. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, komunikasi publik menjadi pedoman dan panduan buat warga sehingga semua informasi dan kebijakan yang disampaikan ke publik tidak boleh bias, multitafsir atau ditafsirkan berbeda-beda.
“Artinya, semua informasi, kebijakan dan tindakan penanggulangan Covid-19 semuanya terukur dan tepat sehingga publik tenang dan terlindungi. Hemat saya, komunikasi publik Pemerintah soal penanggulangan Covid-19 perlu terus diperbaiki,” kata dia.
Menurut Fahira, komunikasi publik yang cepat dan tepat juga harus diawali berbagai kebijakan penangulangan yang efektif, efisien serta tidak saling menegasikan antarsatu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Dalam penanggulangan Covid-19 ini, jelas Fahira, koordinasi antarinstansi baik yang ada di Pusat maupun Daerah termasuk dengan stakeholder lain, bukan lagi harus terjalin erat tetapi juga harus sudah saling berkolaborasi sehingga saat ada sebuah kebijakan baru yang masih ada kaitan dengan penanggulangan Covid-19, tidak terjadi perbedaan pendapat apalagi saling bantah antarinstansi terkait.
Selain itu, semua kebijakan dan informasi yang dikeluarkan harus dan wajib dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi Covid-19.
Memang sejak awal ditemukan kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini, masih ada beberapa informasi publik yang memantik persilangan pendapat di publik bahkan menjadi polemik. Misalnya saja soal perbedaan pulang kampung dan mudik serta terakhir kebijakan dizinkannya moda transportasi beroperasi oleh Kementerian Perhubungan, ternyata membuat bingung Pemerintah Daerah terutama yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Penafsiran yang berbeda atas kebijakan ini juga semakin mencuat karena beroperasinya kembali seluruh moda transportasi diterbitkan disaat kebijakan larangan mudik sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau kepala daerah saja ada bingung terhadap kebijakan ini, bagaimana dengan publik. Saran saya, apapun kebijakan yang terkait langsung dengan penanggulangan Covid-19 terutama dari Kementerian, Gugus Tugas harus menjadi corong utamanya.
“Selain itu, sebelum sebuah kebijakan diinformasikan ke publik, harus ada prakondisi menyamakam persepsi antarinstansi terutama dengan Daerah, karena merekalah pelaksana dan penanggung jawab PSBB,” demikian Fahira Idris. (akhir)
