JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus fokus mewujudkan janji-janji kampanye yang tidak terwujud yakni revolusi mental, pertumbuhan ekonomi, punantasan kasus Hak Azazi Manusia (HAM) masa lalu, memperkuat KPK, pemberantasan korupsi, menjadikan Indonesia poros maritim dunia.
Senator dari Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10) mengatakan, lima tahun ke depan, Presiden Jokowi tidak hanya dituntut menunaikan janji-janji yang dibuat pada saat Kampanye Pilpres 2019, tetapi juga menuntaskan janji dan agenda pembangunan yang belum terselesaikan di periode lalu.
Dikatakann, beban ganda ini hanya bisa diurai jika Jokowi setia pada janji kampanye dan tetap fokus kepada agenda pembangunan yang sudah dia gariskan. Revolusi mental tak ada kabar, ekonomi meroket ternyata cuma angan-angan.
Belum lagi kalau bicara soal penuntasan kasus HAM, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberantasan korupsi yang kian tak tentu arah. Fokus pembangunan juga senada.
“Mimpi menjadikan Indonesia poros maritim dunia, malahan yang banyak diresmikan jalan tol. Janji mewujudkan kedaulatan pangan, malah kran impor pangan dibuka begitu lebar. Periode kedua ini Jokowi menanggung beban ganda,” tukas Fahira.
Janji penuntasan kasus HAM masa lalu yang tidak mengalami kemajuan berarti malah bertambah dengan desakan pengusutan meninggalnya lima demonstran yang menolak revisi UU KPK.
Sementara janji penguatan KPK dan pemberantasan korupsi lima tahun ke depan akan terus dibayangi ketidaktegasan Jokowi terhadap pasal-pasal yang dinilai melemahkan KPK dalam UU KPK terbaru yang sudah resmi berlaku.
Bukan hanya kurang fokus terhadap agenda pembangunan yang sudah ditetapkan, Jokowi juga terkadang menjalankan program pembangunan yang tidak ada dalam rencana pembangunan nasional.
Program yang tidak ada malah dijadikan program prioritas. Contohnya keinginan keras Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tak ada di janji kampanye, tak ada di RPJMN, tiba-tiba jadi program prioritas.
Dikatakan, menjalankan pemerintahan tidak bisa spontanitas seperti itu. Inikan soal mengelola negara dan ratusan juta rakyat. “Jika periode ini masih kurang fokus, lima tahun ke depan, Indonesia tak akan mengalami lompatan kemajuan. Sekarang tergantung Pak Jokowi, selama memimpin negeri ini mau dikenang sebagai apa,” demikian Fahira Idris. (akhir)
