JAKARTA, Beritalima.com– Kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal studi banding ke luar negeri lebih ditujukan kepada anggota Kabinet Kerja jilid I sebab eksekutif lebih sering menggelar studi banding ke luar negeri, dibandingkan anggota DPR.
“DPR kan memiliki fungsi politik diplomasi, berbeda dengan eksekutif. Kalau eksekutif itu kan studi banding, kalau DPR berdiplomasi. Jadi, saya kira beda fungsi. Lobi-lobi internasional itu dilakukan lembaga politik seperti DPR,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Itu dilontarkan politisi senior asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut menanggapi kritik Jokowi pada pidato kenegaraan di hadapan anggota MPR RI beserta undangan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
“Pidato Jokowi lebih ditujukan kepada anggota kabinetnya sendiri karena kurang merasa puas dengan capaian di periode pertamanya. Harusnya anggota Kabinet Kerja yang kaget. Kabinetnya yang dikritik Pak Jokowi. Hanya saja, itu disampaikan Presiden di depan anggota parlemen dalam pidato kenegaraan sekali setahun ini,” ucap politisi senior tersebut.
Inisiator Gerakan Indonesia Baru (Garbi) itu mengatakan, dirinya setuju dengan pembelajaran soal teknis hanya perlu dipelajari melalui internet di telepon genggam. “Saya setuju. Banyak di handphone, enggak perlu ke luar negeri. Tadi saya lihat pidato itu banyak untuk eksekutif. Teguran kepada eksekutif,” ulang Fahri.
Ya, Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahun MPR RI menyindir anggota dewan yang kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal, menurut Jokowi semua informasi saat ini bisa didapat hanya melalui smartphone saja.
Dia seolah menyentil anggota-anggota DPR yang sering melakukan agenda kunker ke luar negeri. “Mau ke Amerika di sini ada semuanya, mau ke Rusia di sini juga ada, mau ke Jerman di sini juga ada semuanya,” jelas Jokowi.
Apa pun informasi yang dibutuhkan, kata dia, bisa diperoleh melalui smartphone. Data-data di negara lain, seperti dari Jerman, bisa dengan mudah diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Jokowi pun tak lupa mengingatkan para anggota DPR dan DPD untuk mengingat juga prinsip efisiensi dimaksud. (akhir)
