JAKARTA, Beritalima.com– Pembiayaan politik pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg) yang begitu besar tak hanya menjadi catatan tetapi juga harus diawasi masyarakat terutama menyangkut dari mana sumber dana tersebut.
“Semua dana itu harus bisa diaudit apakah bersasal dari perusahaan atau sumbangan swasta agar tidak memicu potensi korupsi di masa mendatang,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Hal tersebut dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Keuangan Politik dalam Pemilu, Bagaimana Menghindari Dana Haram?’ di Press Room DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/10).
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, masih cukup waktu buat Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menciptakan pemilu yang kredibel.
“Kita punya waktu untuk wujudkan pemilu yang kredibel. Kita masih punya tujuh bulan lagi waktu sebelum pemelu serentak yang untuk pertama kali di gelar di Indonesia 17 April tahun depan,” kata deklarator PKS tersebut.
Dikatakan, keuangan dan pembiayaan politik harus bersih dan jelas dari awal agar pemimpin yang terpilih tidak melakukan politik utang budi terhadap para pihak yang memberikan sumbangan. “Politik hutang budi itu akan melahirkan korupsi yang merugikan rakyat dan negara,” tegas Fahri.
Untuk itu, kata dia, ke depan sistem penganggaran pemilu harus dibenahi. “Kalau saya jadi presiden, saya akan kumpulkan semua pimpinan partai politik (parpol) dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk menyepakati anggaran pemilu dibiayai negara, dari APBN supaya pertarungan pemilu menjadi fair.”
Bila negara terlibat dalam pemilu, siapapun yang memenangkan pemilu tidak terbelenggu hutang budi kepada siapa saja. Dengan begitu, negara dapat diselamatkan dari penguasaan pemilik modal.
Ada sebagian orang berpendapat, sebaiknya biaya politik dicover secara pribadi calon yang maju menjadi anggota legislatif dan atau pun presiden. Itu, kata Fahri, jelas tidak benar, karena politik itu sifatnya publik. Karena sifatnya publik, pembiayaannya harus oleh negara yang diambil dari APBN.
“Dengan begitu, para politisi tinggal bertarung dengan ilmu dan program yang dimiliki. Tanggungjawab dan konsistensi mereka sebagai politisi betul-betul untuk bangsa dan negara. Bukan untuk para cukong. Inilah sistem pembiayaan pemilu yang baik dan benar.
Pada kesempatan serupa, politisi Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron mengatakan, pemilu serentak melahirkan pragmatisme di masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian bersama dan diperlukan strategi terkait kebutuhan anggaran di lapangan.
Pemilu serentak melahirkan pragmatisme di masyarakat. Itu perlu strategi pendanaan. Apalagi dalam pemilu serentak publik hanya membicarakan calon presiden, bukan calon legislatif. “Jadi, butuh energi dan uang yang cukup untuk bertarung. Suasananya beda,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini. (akhir)
