JAKARTA,Beritalima.com– Sebagai putra daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), reses kali ini benar-benar dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah untuk kembali mengunjungi musibah gempa yang menimpa tanah kelahirannya.
Setelah menyaksikan daerah-daerah yang terdampak gempa dan melakukan inspeksi kesediaan logistik di Posko Darurat Gempa TNI beberapa waktu lalu, Minggu (12/8), Fahri bersama rombongan meninjau pelayanan RSUD Kota Mataram dan RSU NTB.
Keterangan tertulis kepada awak media, Fahri menanggapi pernyataan pemerintah yakni Menkeu yang mengatakan sudah ada alokasi awal dana Rp 4 triliun untuk menangani pemulihan Lombok pasca tiga kali diguncang gempa bumi.
Namun, Fahri tak yakin uang itu bisa dialirkan dari mekanisme pemerintahan biasa. “Karena itu, saya minta Presiden Jokowi membentuk badan seperti Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi (BRR) dengan Perppu.”
Presiden, kata Fahri, bisa membuatnya malam ini atau besok pagi, supaya badan ini sebagai pengguna dana, kuasa pengguna anggaran tidak perlu terlalu berbelit-belit.
“BRR harus bertanggungjawab secara teknis dengan birokrasi yang ada. Kalau mengandalkan pemerintah seperti saat ini, karena lamban. Padahal penanggulangan bencana gempa ini harus segera,” kata politisi senior serta deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut Fahri, untuk menangani kasus gempa Lombok memelukan birokrasi recovery, birokrasi bencana, bukan birokrasi biasa yang harus pakai rapat dahulu dan sebagainya.
Sebab, kasus yang terjadi di wilayah Lombok saat ini, tidak bisa ditangani dengan cara biasa-biasa saja karena efek yang ditimbulkan memang luar biasa besar.
“Jika tak segera dibentuk badan khusus, sendi-sendi masyarakat, terutama ekonomi karena infrastruktur pariwisata yang tidak segera dibangun, bisa benar-benar membuat lumpuh NTB. Apalagi sudah disebut anggarannya ada, kan tinggal dieksekusi,” ucap dia.
Fahri juga menginginkan agar permintaan rumah sakit, seperti obat-obatan maupun penambahan alat-alat medis yang tengah menangani secara rutin para korban gempa bisa segera dipenuhi.
Menurut dia, yang dihadapi rumah sakit sekarang sangat kompleks. “Sekali lagi, ini bencana besar yang diprediksi BMKG masih akan terjadi. Sekali lagi, saya mengimbau presiden segera membentuk badan khusus, supaya penanganannya lebih cepat. Apalagi, yang minta anggaran banyak dan itu serius, karena masyakarat belum mau pulang ke rumah mereka.”
Selain itu, harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat supaya jangan terlalu traumatis. Dia mengingatkan, apa yang terjadi di Aceh dan Jogjakarta saat gempa lalu, akibat lambatnya penanganan pasca bencana, 22 jenis penyakit baru bisa muncul.
“Perampokan dan lainnya itu terjadi. Karena itu harus cepat mengelurkan anggaran kepada birokrasi pemerintahan itu. Soal masyarakat pastilah akan membantu. Namun, ini kan yang kita bicarakan non masyarakat, yakni negara. Negara punya tanggungjawab besar kepada rakyatnya,” tegas Fahri.
Diungkapkan, dia mendapat telpon dari Bupati Lombok Utara yang memohon agar secepatnya dilakukan pebentukan BRR supaya bisa mengakomodasi bantuan lembaga-lembaga yang datang dari luar.
Seperti di rumah sakit yang saya datangi ini, kata Fahri, ada dari Jawa Timur yang menyumbangkan kamar operasi, tetapi parlu melewati prosedur. “Nah. kita pakai aja, ini kan darurat. Jadi, jangan banyak cing-cong (banyak ngomong), kiri kanan sebab akan lembat,” cetus wakil rakyat yang dikenal kritis ini.
Soal belum maksimalnya upaya pemerintah setempat, Fahri mengatakan, perlunya badan khusus tersebut. Sebab sekarang ini, pemerintah setempat tengah mengalami musibah sehingga tidak mungkiin untuk mengandalkan mereka-mereka para pejabat lokal untuk mengambil keputusan.
“Kalau pejabat lokal disuruh ambil keputusan, kan repot. Jadi, tidak ada pilihan selain segera membentuk sebuah kelembagaan atau badan khusus, yang dipimpin orang yang tidak terkena bencana. Artinya, dia lebih merdeka, lebih cepat mebgkoordinir,” demikian Fahri Hamzah. (akhir)
