SURABAYA, Beritalima.com |
Masyarakat desa selama ini dianggap terbelakang bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Akses pendidikan, ekonomi, teknologi, politik, pembangunan infrastrukktur di pedesaan masih tertinggal. Indikator tersebut yang membedakan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Ketimpangan dari berbagai hal tersebut menjadi penyebab perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota yang berjalan secara masif. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh anggota DPRD provinsi Jatim Achmad Iwan Zunaih, Senin(6/7/2020)
“Namun, di era digital sekarang ini, perbedaan tersebut mulai terkikis seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Masyarakat pedesaan dapat mengakses informasi dan perkembangan baik politik, ekonomi, teknologi dan lainnya,” terang Iwan.
Lebih lanjut Iwan mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 yang melanda tanah air akhir-akhir ini, telah memorakporandakan sendi-sendi ekonomi, tak hanya di perkotaan, tetapi juga merembet hingga ke pedesaan. Pandemi saat ini telah mengganggu mata rantai sektor usaha, baik produksi maupun distribusi. Desa yang selama ini menjadi produsen dan pemasok bahan pangan bagi masyarakat kota, terganggu distribusinya selama berlangsung pandemi covid-19. Desa sebagai institusi masyarakat hukum terkecil jangkauan ke wilayahnnya. Kemandirian sosial ekonomi dapat dilihat dari kesadaran untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Desa menjadi jawaban ancaman krisis pangan pasca pandemik,” sambung Iwan.
New Normal menjadi titik balik kebangkitan perekonomian desa dengan memperkuat dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Salah satunya adalah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Pembangunan ekonomi desa mencakup seluruh potensi yang dimiliki. Beberapa faktor yang mendukung BUMDes sebagai ujung tombak menghadapi ancaman krisis pangan, antara lain,
“Tersedianya Infrastruktur yang Memadai. Indikator kemajuan sebuah desa terlihat dari infrastruktur yang memadai, antara lain akses jalan yang layak bagi pendistribusian hasil produksi pertanian ke kota. Selain itu, saluran irigasi menjadi kunci keberhasilan pertanian di desa. Kedua hal ini harus ada dan dikelola dengan baik sehingga tidak ada kendala dalam produksi pangan maupun distribusinya,” tegas Iwan.
Memiliki Sumber Daya Alam
Aset sumber daya alam berupa sawah, perkebunan, dan lainnya yang dimiliki oleh masyarakat desa semaksimal mungkin dimanfaatkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul. Untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, menguasai ilmu akuntansi, dan keuangan. Untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pengelola harus lebih sering mengikuti pelatihan, seminar, diskusi, lokakarya, dan forum lain sesuai bidangnya,” tandasnya.
Politisi asal Nasdem ini menuturkan, pemanfaatan Teknologi dan Informasi
Dalam menjalankan Badan Usaha milik Desa (BUMDes), pengelola usaha dituntut untuk menguasai baik itu teknologi informasi maupun teknologi terapan yang berguna bagi peningkatan produktivitas pangan.
“Tersedianya Modal Kerja
BUMDes merupakan badan usaha milik desa. Dengan demikian, penyertaan modal sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari desa,” urainya.
“Partisipasi Masyarakat
Hadirnya BUMDes membutuhkan partisipasi. Seluruh masyarakat berperan sesuai kapasitas masing-masing. Tanpa hadirnya peran serta masyarakat BUMDes akan sulit berkembang,” lanjutnya.
Kerjasama Profesional antar Stake Holder. Dalam menjalankan bisnisnya, pengelola BUMDes dituntut untuk bekerja secara professional dengan semua stake holder yang terlibat.
“Bila semua hal di atas tersedia, BUMDes bisa menjadi jawaban atas permasalahan krisis pangan yang menimpa masyarakat Indonesia. Jadi, tidak ada lagi krisis pangan baik di desa maupun kota,” pungkasnya.(yul)
