SURABAYA, Beritalima.com |
Fattah Yasin kepala BAKORWIL kawasan Madura mengungkapkan bahwa tugas sebagai Kepala BAKORWIL adalah menjadi kepanjangan tangan pemerintah provinsi Jatim maupun pusat. Dan Fattah merasa bahwa tugas tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan, Senin (20/4/2020)
Lebih lanjut Fattah menyebut bahwa langkah-langkah tugas Badan Koordinasi wilayah pembangunan dan pemerintahan itu membantu ibu Gubernur, ini menyangkut bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi dan bidang sarana dan prasarana.
“Jadi saya kira badan koordinasi wilayah itu merupakan miniatur dari tugas pokok dan fungsi Ibu Gubernur di wilayah Madura. Jadi saya mengkoordinasikan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang kemasyarakatan dan di bidang sarana dan prasarana di wilayah Madura,” terang Fattah.
“Banyak hal yang menjadi kendala.Yang pertama memang menyangkut sumber daya manusia. Jadi di kabupaten -kabupaten yang saya lihat, karena di wilayah Madura ini memang merupakan wilayah kepulauan. Kita tahu pertumbuhan ekonominya juga tidak terlalu tinggi, bahkan ada di angka rata-rata menengah kebawah Provinsi Jawa Timur. Karena kurangnya minat investor untuk menanamkan modal, untuk berinvestasi. Yang kedua kita lihat memang Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Madura itu juga umumnya di bawah rata-rata di kabupaten kota yang lain di Jawa Timur. Dan yang terakhir juga mungkin kita tahu jumlah penduduk miskinnya di Madura khususnya di Sampang, Sumenep, Bangkalan Pamekasan, juga rata-rata di Kisaran 15 sampai 20% dari jumlah penduduk,” ungkap Fattah.
” Jadi ini yang harus kita bangun bersama, bagaimana pemerintah provinsi dengan kabupaten kota 6 badan koordinasi wilayah ini yang punya lembaga strategis yang mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, di daerah kewenangan provinsi, bersama-sama dengan kabupaten kota. Sejalan dengan program pemerintah, bapak presiden kan di 5 tahun kedepan itu peningkatan SDM. Oleh karenanya maka sektor Pendidikan dan Pelatihan fungsional maupun keahlian untuk aparatur sipil negara atau ASN itu menjadi sebuah langkah konkrit yang harus dilakukan.
Karena kita butuh orang-orang yang kompeten di bidang tata kelola pemerintahan. Orang yang berkompeten terhadap sebuah kebijakan di bidang kesejahteraan. Kita juga butuh ASN yang juga punya kompetensi di bidang ekonomi, dan pembangunan. Jadi dengan peningkatan SDM itu, saya kira satu-satunya jalan yang dapat memberikan solusi di manapun di Jawa Timur atau di Madura,” jelas Fattah.
“Jadi optimisme itu ada beberapa hal. Salah satu tadi peningkatan SDM yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, Provinsi dan pemerintah pusat. Kalau sudah itu bisa dilakukan, maka harus seiring dengan pembiayaan atau anggaran. Kita lihat pendapatan asli daerah atau APBD di kabupaten di wilayah Madura ini umumnya sangat terbatas, sehingga seharusnya wilayah Madura Ini mendapatkan insentif dari pemerintah,” sambung Fattah.
Fattah menambahkan, untuk sebuah pembiayaan yang menyangkut dana khusus, dan khusus pengelolaan untuk wilayah kepulauan misalnya, karena contoh di Sumenep itu ada kurang lebih 126 pulau, yang itu kalau dibangun, dikembangkan dengan hanya menggunakan APBD Kabupaten, maka sampai 100-200 tahun ya tidak akan bisa.
“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi menyangkut infrastruktur perhubungan yang menjadi kebutuhan pokok arus barang dan jasa di wilayah wilayah kepulauan, yang sementara ini hanya bisa dibangun dengan APBD dan bantuan dari pemerintah provinsi, dari Kementrian -Kementrian. Saya kira juga tidak terlalu banyak. Maka harus mendapatkan semacam dana alokasi khusus untuk kepulauan di wilayah Madura. Pakde Karwo pernah punya konsep membangun tanpa APBD. Kita harus mengajak swasta dan masyarakat. Contoh di Sumenep itu wilayah pariwisatanya luar biasa, sehingga kita hanya tinggal menyiapkan semacam proposal – proposal, rencana investasi yang bisa dikelola bersama-sama dengan pihak ketiga. Misalnya di Gili Iyang yang jumlah oksigennya mungkin didunia hanya 2 ya, hampir 60% atau 70% yaitu punya daya tarik tersendiri. Misalnya untuk wisata-wisata kesehatan, belum lagi wisata religi, belum lagi wisata- wisata yang lain, “jelasnya.
“Saya kira kita harus memberikan kesempatan, sekarang ada di Pare-Pare. Namanya public private Partnership atau PPPS, kerjasama pemerintah dan badan usaha badan usaha itu, bisa BUMN, bisa swasta. Itu yang harus kita lakukan dan merupakan satu-satunya jalan. Kalau kita berharap dari APBD Kabupaten masing-masing, gak mungkin bisa terwujud untuk meningkatkan IPM masyarakat Madura, dan meningkatkan kesejahteraan mereka, “pungkasnya. (yul)
