Oleh : Wibisono
Setiap lima tahun sekali pesta demokrasi kita selalu bergulir dengan adanya pemilihan umum (pemilu), pemilu pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan calon kepala daerah (pilkada), namun pada pemilu ini calon kepala daerah selalu berlomba untuk mendapatkan rekomendasi kendaraan partai agar bisa tampil menjadi kontestan.
Biaya untuk rekomendasi itu sangat mahal dan beragam sebagai wujud beli uang kursi dan tergantung jumlah kursi yang ada diwilayah tertentu atau yang dikenal mahar politik, belum lagi untuk biaya kampanye,
Namun, ada yang menarik bagi saya untuk kita cermati bersama dalam pemilu ini, adalah cara untuk mendapatkan pendana atau sponsor (bohir) yang mau mendanai calon kontestan, ada yang dengan cara berhutang, menggadaikan asetnya, serta mencari bohir atau funder kepada makelar bohir yang menyesatkan.
Fenomena munculnya funder funder dadakan ini selalu ada disetiap momen pemilu, caranya macam macam, ada calon ditawari dana besar tapi harus mengeluarkan dana didepan, karena untuk proses cairnya instrumen Bank (Bank garansi) yang nilai nominalnya sangat fantastis di beberapa bank asing seperti HSBC London, Barkley dan lain lain.
Ada juga calon yang di tawari dana besar dengan cara membayar operasional untuk biaya bank (provisi) dengan cara mencairkan dana uang terblokir dibank, deposito dan sebagainya.
Ada juga yang ngiming imingi dana besar untuk ikut rolling program atau Private placement program (PPP) yang bisa me-rolling instrumen bank (BG) untuk mendapatkan keuntungan (interest) yang sampai 1000% pertahun.
Ada juga yang bermain instrumen bank atas nama orang tua (harta amanah bung Karno) yang konon ada dibank UBS Swiss dan sebagainya.
Saya sendiri mengenal permainan ini sejak tahun 2004, dan awalnya saya percaya aja proses finansial engineering ini, tapi saya belum pernah berhasil dan gagal, semua skema yang saya tulis di atas sudah saya pernah jalani, ternyata semua hanya tipu tipu belaka.
Oleh karenanya, saya menghimbau kepada para calon kepala daerah yang sekarang berjuang untuk mendapatkan dana dalam berkompetisi pilkada harus merubah pola pikirnya. Jangan memakai pola pikirnya “penasaran” tapi pola pikirnya harus pakai logika, mana ada funder atau orang kaya mengedarkan instrumen bank sifatnya rahasia dengan nilai yang fantastis ke publik?, ga masuk akal.
Semoga para calon kepala daerah tetap bisa berjuang untuk mendapatkan posisinya tanpa mengorbankan harta yang barokah ke cara yang tidak masuk akal ini.
Selamat berjuang para pemimpin daerah, semoga negara ini tidak dipimpin oleh orang yang menghalalkan segala cara dalam memenangkan pertandingan.
Penulis: pembina Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN).
