JAKARTA, Beritalima.com– Senator DPD RI, Dr Filep Wamafma mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat serta wakil rakyat di daerah itu segera menyelesaikan persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Manokwari.
Perlu segera langkah nyata dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Apa yang dialami TKBM di Manokwari merupakan masalah yang sangat serius.
“Saya berharap ada solusi dan langkah konkret dilakukan pemerintah di daerah baik DPR provinsi, MRPB dan juga DPR kabupaten/kota. Demikian juga dari eksekutif, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari,” kata Filep dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Rabu (18/8) siang.
Senator dari Dapil Provinsi Papua Barat ini berpendapat, Pemerintah harus membuka mata terkait masalah ketenagakerjaan di Papua Barat. Menurut dia, persoalan tenaga kerja di bumi Kasuari ini salah satu dari sekian masalah besar yang saat ini dialami di tanah Papua.
Karena itu, Filep menyampaikan, persoalan ketanagakerjaan juga harus terakomodasi dengan baik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus (Otsus).
Dia menekankan, hal itu harus tercantum dalam RPP Otsus secara jelas dan tegas agar tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan yang ada di negerinya.
“Saya berharapkan, dalam penyusunan RPP baik konsep dari Pemerintah maupun DPR dapat melihat secara jeli tentang masalah ketenagakerjaan di Papua Barat sehingga berlakunya UU Otsus Papua tetap menempatkan OAP sebagai tuan rumah dalam segala hal termasuk ketenagakerjaan,” tegas Filep.
Ditambahkan, sebagai senator dia juga berupaya menyuarakan persoalan ketenagakerjaan di Tanah Papua kepada Pemerintah Pusat berikut kementerian terkait. Karena itu, dia berharap, ke depan tidak ada lagi masyarakat Asli Papua yang kesulitan mencari pekerjaan dan mendapat penghidupan serta kesejahteraan yang layak sebagaimana amanat UUD 1945.
Sebagai Senator, dia memperjuangkan itu di Senayan, menyampaikan kasus-kasus seperti ini sehingga Menteri Tenaga Kerja dapat memahami dan melihat bagaimana implementasi Otsus di bidang ketenagakerjaan. Ini menjadi faktor yang sangat krusial.
“Kami akan dorong diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada lagi tenaga kerja OAP menangis karena sulit mendapat pekerjaan di negeri dia. Apapun kebijakan nasional maupun daerah, OAP harus menjadi prioritas,” demikian Dr Filep Wamafma. (akhir)
