Jakarta, beritalima.com| – Filipina, negara tetangga kita sesama anggota ASEAN, dikejutkan dengan darurat ketahanan pangan. Apa yang terjadi? Perlukah Filipina belajar dari politik kenegaraan Indonesia yang mengatur soal ketahanan pangan? Ketika kampanye pemilihan presiden di Filipina di 2022, Ferdinand Marcos jr dari Partai Federal ng Pilipinas (PFP) beraliansi dengan Sara Dutarte dari Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) mengusung slogan “Sama-sama Tayong Babangon Muli”, yang berarti bersama sama kita akan bangkit.
Ferdinand Marcos Jr adalah putra dari Diktator Filipina Ferdinand Marcos yang tumbang oleh people power dari tokoh oposisi Corazon Aquino mewakili sang suami Benigno Aquino Jr yang tewas ditembak ketika turun dari pesawat di Bandara Ninoy Aquino. Sedangkan Sara Dutarte adalah putri dari mantan presiden Rodrigo Dutarte yang dijuliki “The Punisher”, karena gebrakannya menembak mati para gang Narkoba (kini sedang diadili oleh International Crime Court di Belanda atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia).
Pemerintahnya Marcos jr dan Sara Dutarte menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu program prioritas unggulan. Ini mirip dengan Program Strategis Nasional (PSN) di Indonesia yaitu modernisasi alat mesin pertanian, subsidi pupuk, peningkatan produksi, mengurangi ketergantungan impor beras, pembiayaan lembaga petani hingga kesejahteraan petani.
Filipina dibawah Marcos jr begitu seriu membenahi sektor pertanian, hingga iar pun merangkap jabatan sebagai Menteri pertanian. “Warisan” sektor pertanian yang harus dibenahi diantaranya rendahnya produksi beras nasional, harga beras yang tidak kunjung stabil, harga pupuk yang tinggi serta iklim ekstrem.
Guna mendukung kebijakan pro petani, Marcos Jr pun tanpa ragu menandatangani Undang Undang “Batas ng Bagong Emansipasyon sa Repormang Agraryo, Republic Act No. 11953, yaitu Undang Undang Emansipasi Agraria Baru yang menghapus utang 610 ribu petani terkait kepemilikan tanah dengan nilai total USD 1,04 Miliar, manggandeng Philippine Center for Postharvest Development dan Mechanization (PhiMech) memproduksi alat dan mesin pertanian buatan lokal, dan memberikan subsidi pupuk bagi petani dan membangun insfrastruktur pertanian.
Harapannya, kebijakan ini berdampak pada peningkatan produksi beras nasional dan kesejahteraan petani. Faktanya, ini belum cukup, sehingga harga beras mengalami lonjakan sangat tajam sejak awal Ia memerintah dimulai dari 38 peso hingga mencapai 65 peso per kilogram pada 2024. Puncaknya, di Februari 2025 Pemerintah Filiphina secara terbuka mengumumkan darurat ketahanan pangan nasional akibat melonjaknya harga beras. Padahal sebelumnya (2022) produksi beras Filiphina mencapai 19,79 juta ton dan di 2023 mencapai 20,41 juta ton bahkan impor beras dari 3,8 juta ton berhasil dikurangi menjadi 3,5 juta ton.
Mengapa demikian? Pertama, konsumsi beras masyarakat Filipina pertahun sebesar 17,3 juta ton sedangkan produksi nasional hanya 12, 69 juta ton. Ini menyebabkan Filipina sangat tergantung pada impor beras guna pemenuhan kebutuhan nasional. Kedua, Lokasi Filipina di samudra Pasifik bagian barat merupakan jalur utama topan ( Western Pacific Typhoon Basin) adalah wilayah cincin api pasifik dengan frekuensi topan tertinggi di dunia yang berdampak pada pertanaman. Dalam setahun Filipina mengalami 20 kali topan dan cuaca ekstrem yang merusak. Paling fatal di 2021, Topan Rai adalah topan terbesar menyebabkan gagal panen secara luas di Filipina.
Ketiga, harga beras yang terus melonjak sudah terjadi sejak pemerintah Rodrigo Dutarte. Guna mengantisipasi, dikeluarkan kebijakan Rice Tariffication Law (RRL) atau Republic Act 11023 menggantikan Republic Act.No.8178 yang mengatur sistem kuota impor beras. RTL membebaskan impor beras secara bebas dilakukan oleh individu maupun korporasi dengan ketentuan dikenakan tarif 35 % yang berasal dari negara ASEAN dan 50% dari Non ASEAN, mampu menjaga daya saing produk beras lokal dan menstabilkan harga beras.
Di sisi lain kebijakan ini juga membuka peluang potensi praktik monopoli. Meskipun pada akhirnya dia mengeluarkan dekrit baru Executive Order (EO) 62 Juni 2024 yaitu pemotongan tarif 35 % menjadi 15 % yang dianggap solusi jangka pendek, Marcos Jr mendapat kecaman dan protes dari petani karena dianggap kebijakan ini tidak pro petani.
Keempat, Iklim ekstrem el nino berdampak pada produksi secara global, harga beras dipasar dunia mengalami peningkatan signifikan,Vietnam sebagai eksportir terbesar beras ke Filipina (80 % impor berasal dari Vietnam) menaikan harga penjualan beras sebesar 10,6 % disebabkan Vietnam telah menerapkan kebijakan produksi beras ramah lingkungan yang menghasilkan beras dengan kualitas premium.
Kelima, alih alih kebijakan RTL bertujuan menghilangkan proteksionis dan membuat harga beras terjangkau dan kompetitif, hal ini menjadi boomerang karena ditengarai lonjakan harga beras berpotensi dimanfaatkan sekelompok pengusaha lokal yang bermodal besar bekerjasama dengan distributor dan pedagang memonopoli pemasaran serta mengendalikan harga beras..
Keenam, terjadi permusuhan antara Ferdinand Marcos Jr dan Sara Dutarte terkait ambisi politik sudah tercium secara awal. Sara Dutarte ajukan protes kepada Marcos Jr karena tidak dilibatkan dalam setiap rapat Dewan Keamanan Nasional (NSC). Padahal dalam Perintah eksekutif no 115 (1986) yang ditandatangani Presiden Corazon Aquino disebutkan, seorang Wakil Presiden secara resmi merupakan anggota Dewan Keamanan Nasional dan bagian dari Komite Eksekutif NSC. Sedangkan menurut Marcos posisi Wakil Presiden tidak relavan saat ini dalam keanggotaan NSC.
Pertikaian kedua tokoh ini berimbas keberbagai kebijakan termasuk sektor pertanian. Sama sama merangkap jabatan sejak awal masa pemerintahan, jika Marcos Jr sebagai Presiden merangkap Menteri Pertanian, maka Sara Dutarte sebagai Wakil Presiden merangkap Menteri Pendidikan.
“Bong bong”, panggilan untuk Marcos Jr lebih mengutamakan kebijakan pertanian sedangkan Sara Dutarte mengutamakan Pendidikan. Kebijakan luar negeri Bong bong lebih mengutamakan pendekatan kembali ke Amerika sedangan Sara Dutarte cenderung menjaga hubungan dengan Cina melanjutkan kebijakan sang ayah semasa berkuasa.
Permusuhan kedua tokoh ini sudah diketahui luas oleh masyarakat Filiphina. Dalam konferensi pers di kota Mandaluyong, Sara Dutarte secara blak blakan menuntut Marcos Jr untuk memenuhi janji kampanye penurunan harga beras 20 peso per kilogram. Bagi Sara, pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat atas janji janji kampanye terkait sektor pangan. Dia mengkritik keras Bong bong yang dianggap tidak kompeten dan gagal dalam menangani inflasi beras dan ketahanan pangan.
Ketujuh, Upaya pengendalian harga telah dilakukan Bong Bong sejak awal September 2023 dengan mengumumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras 41 peso per kilogram tetapi hal ini tidak banyak menolong malah membuat harga makin meroket. Kebijakan intervensi harga dianggap mendistorsi pasar, dampaknya bisa saja pelaku usaha besar yang memonopoli bekerjasama dengan pedagang lebih memilih menyimpan beras sehingga terkesan kekurangan pasokan.
Efeknya, pemerintah FIlipina akhirnya mengumumkan darurat ketahanan pangan dan melepas 300.000 ton cadangan beras untuk menstabilkan harga beras. Kasus darurat ketahanan pangan di Filipina tentunya menjadi warning bagi negara lain termasuk Indonesi bahwa sebuah kapal dengan 2 nakhoda tidak akan pernah sampai ketujuan.
Apa kaitannya dengan Indonesia yang juga di masa Pemerintahan Prabowo-Gibran gencar mengkampanyekan ketahanan pangan? Memasuki 160 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, dalam kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanian adalah mendukung swasembada dan ketahanan pangan. Seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah berkolaborasi mendukung kebijakan sektor pertanian dengan satu komando dibawah Kepemimpinan Presiden.
Pengaturan Harga Pembelian Pokok (HPP) Gabah Kering Panen (HPP) ditingkat petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta pengaturan importasi beras untuk cadangan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik dan tepat. Upaya pengawasan melalui operasi pasar oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dengan melibatkan aparat (Polri-TNI), mampu menstabilkan harga baik ditingkat petani maupun konsumen.
Tampaknya disini Filipina harus banyak belajar dari Indonesia dalam hal politik kenegaraan. Sejauh ini, keributan antar elit politik di Pemerintahan era Prabowo-Gibran tak begitu menonjol. Yang terjadi justru suasana saling mendukung, menguatkan, dari sekian bulan Pemerintahan ini berjalan sejak Oktober 2024. Di Tanah Air, kita tidak disajikan pemandangan para pejabat pemerintah saling serang, sindir, dan menghujat soal kebijakan demi ambisi politik layaknya di Filipina seperti Marcos Jr dan Sara Dutarte.
Penulis: Hendrayani Yacub, pemerhati pertanian dan Abriyanto wartawan beritalima.com
