Jakarta, Hasil survei lembaga Fixpoll menemukan mayoritas masyarakat Indonesia menolak perpanjangan jabatan presiden dari segi jumlah masa jabatan atau durasi per sekali menjabat. Fixpoll mengadakan survei terkait rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid selama setahun ini.
“Angka 57,5 persen masyarakat tidak setuju jika masa jabatan presiden diubah menjadi lebih dari dua periode. Namun, 11,4 persen menyatakan setuju. Sedangkan 12,6 menjawab tidak tahu,” kata Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA, dalam paparan hasil survei pada Senin (23/8).
Hasil survei ini menurut Fixpoll menandakan mayoritas responden menolak rencana amendemen UUD. Rincian angkanya, sebanyak 19,5 persen menolak, 9,1 persen setuju dan 28,5 persen netral.
“Selanjutnya Ada 42,8 persen responden yang justru tidak tahu dengan rencana itu (amendemen). Mayoritas responden juga menolak jika presiden dipilih oleh MPR (61 persen),” ujar Anas.
Fixpoll juga menemukan sebanyak 61 persen responden tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saat ini presiden hanya dapat menjabat selama lima tahun dalam sekali masa kepemimpinan. “Adapun 7,9 persen menyatakan setuju dan 12,7 tidak tahu serta 18,4 menyatakan netral,” ucap Anas.
Sementara itu sesuai hasil survei, mayoritas responden sebanyak 39,6 persen menilai ancaman covid-19 menjadi salah satu yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Kemudian mahalnya sembako di urutan kedua sebanyak 22,5 persen
“Selanjutnya sebanyak 15,1 persen menilai kurangnya lapangan pekerjaan menjadi PR pemerintah. Juga korupsi yang semakin parah dinilai responden sebanyak 7 persen untuk mendesak diselesaikan pemerintah,” ungkapnya saat paparan daring, Senin (23/08/2021).
Survei terkait kinerja kementerian juga di sorot Fixpoll, seperti Menkes Budi Gunadi Sadikin menjadi salah satu yang dinilai responden punya kinerja cukup rendah.
Total ada 26,3 persen yang tak puas dengan kinerjanya.
Kemudian posisi berikutnya dengan total tingkat ketidakpuasan sebesar 25,4 persen ada Menko Perekonimian.
Menyusul Menteri Tenaga Kerja dengan tingkat kepuasan 23,1 persen.
“Ini tergambar dari pertanyaan menteri manakah yang perlu diganti. Tertinggi responden sebanyak 12,3 persen memillih Menkes. Kemudian berikutnya Menko Perekonomian 7,9 persen, Menkopolhukam 4,5 persen lalu Mendikbudristek 3,6 persen dan seterusnya,” bebernya.
Apalagi sesuai hasil survei, responden yang menginginkan adanya perombakan kabinet cukup besar. Ada 45,5 persen responden sepakat bila dilakukan reshuffle.
Sisanya 54,5 persen menginginkan menteri yang ada saat ini dipertahankan atau tidak ada reshuffle.
Menurut pengamat kebijakan publik Wibisono mengatakan yang menarik dari survey kali ini adalah terkait preferensi politik masyarakat terhadap tokoh capres yang populer dan disukai di masyarakat, di samping tokoh politik ada tokoh independen yang disukai masyarakat yakni Erick Thohir dan Gatot Nurmantyo, untuk Erick Thohir masing masing 29.5%, sedangkan nilai popularitas nya 49.4 dan 48.6 dibawah Khofifah Mendagri Indar parawansa.
“Saya prediksi untuk pilpres 2024 akan banyak kejutan, karena masyarakat sudah mulai tertarik capres dari tokoh independen bukan dari partai politik,” pungkas Wibisono.(red)
