TRENGGALEK, beritalima.com –
Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik, Polres Trenggalek gelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Komitmen tersebut merupakan salah satu upaya dalam memberikan sumbangsih nyata kepada masyarakat Bumi Menaksopal. Dengan menggandeng berbagai unsur, agenda menjaring aspirasi itu dilaksanakan di gedung Rupatama Mapolres, Selasa 26 November 2024.
FKP dimaksud diikuti tidak hanya oleh para operator dan petugas pelayanan publik di lingkungan Polres Trenggalek namun menghadirkan pula berbagai kalangan. Termasuk, akademisi, tokoh muda, aktivis masyarakat serta pegiat media sosial dan jurnalis.
Usai acara, Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta, melalui Kabagren, Kompol Sri Yuliastuti, mengatakan jika pada bidang pelayanan publik, Polres Trenggalek telah meraih predikat WBBK dan saat ini sedang berproses menuju WBBM. Untuk mempertahankan dan peningkatan predikat tersebut tentunya diperlukan masukan, saran dari berbagai elemen masyarakat.
“Masukan, saran itu sangat penting terutama dari tokoh-tokoh ditengah masyarakat. Seperti di bidang agama, akademisi, pengusaha dan para pegiat media. Utamanya, terkait dengan SOP pelayanan publik yang sudah berjalan. Apakah masih relevan dengan kondisi saat ini ataukah perlu dilakukan evaluasi,” ungkap Kompol Sri Yuliastuti.
Dalam FKP, lanjut dia, secara teknis dikemas dalam bentuk interaksi dua arah berupa diskusi guna menggali opini serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, untuk menampung aspirasi sehingga diperoleh format mekanisme pelayanan yang ideal.
“Tujuan utamanya adalah menyelaraskan pemikiran serta menjadi wadah penyempurnaan pelayanan publik agar lebih baik lagi,” imbuh Kabagren.
Masih kata dia, beberapa pengemban fungsi pelayanan seperti SKCK, Satpas SIM, SPKT hingga pelayanan penanganan tindak pidana memberikan paparan mengenai tugas masing-masing. Secara detail, memaparkan mengenai mekanisme, alur serta standar pelayanan mereka.
“Sekaligus, menyampaikan berbagai terobosan kreatif yang telah dilakukan untuk mempermudah proses pelayanan, “ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa tokoh yang hadir juga menyampaikan saran masukan khususnya yang berhubungan dengan standar waktu operasional pelayanan, fasilitas pendukung serta penjelasan secara rinci mencakup persyaratan dan produk pelayanan.
“Tentunya semua masukan dari para peserta ini akan kami jadikan pertimbangan untuk menyusun kembali SOP pelayanan publik di masing-masing satuan fungsi. Semangatnya adalaha pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel,” tandas Kabagren. (her)
