TERNATE, beritalima.com-Lembaga Pengkajian MPR RI, pada kamis 9 Juni 2016 Bela Internasional Hotel Ternate Maluku Utara melaksanakan focused group discussion yang mencermati reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Kegiatan focused group discussion ini terselenggara atas kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Peserta diskusi Dan narasumber mengikutsertakan pula Universitas Khairun Dan IAIN Maluku Utara.
Kerinduan akan dihadirkannya kembali GBHN didasari pada banyaknya kelemahan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dokumen Negara dalam bentuk perundang-undangan, namun dalam praktik SPPN masih banyak kelemahan. Kelemahan antara lain SPPN hanya bersifat administrative, kehilangan moral pembangunan Pancasila, Government Centris, Teknokratis Dan tidak kontinu, karena sangat bergantung pada visi misi Presiden Dan kepala daerah terpilih.
Ada kerinduan publik pada arah kebijakan Negara yang bersifat filosofis Dan lentur beradaptasi pada perubahan serta mengikat pelaksanaannya, ada pengawasan tidak sekedar check n balances saja.
Dokumen arah kebijakan Negara dimaksud dapat berupa apakah SPPN, GBHN atau lainnya. Utamanya, dokumen tersebut filosofis, aplikatif, Dan keberlanjutan.
Peserta Dan narasumber diskusi menyepakati bahwa jika ingin menghidupkan kembali GBHN dengan model kekinian dapat diwujudkan dengan menyelaraskan sistem tatanegara yang berlaku.
Diskusi dibuka Dan ditutup oleh Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, Dr. Ir Ja’far Hapsah, MS.
