Beritalima.com ( Direktur Eksekutif Forum Bangun Investasi Aceh (For-Bina), Muhammad Nur, SH, mendesak Mualem-Dek Fad, pasangan yang segera ditetapkan oleh KPU sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, untuk mendukung penuh segala bentuk investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya alam di Aceh. Menurutnya, membangun Aceh dengan dana swasta adalah langkah strategis yang sangat penting.
Muhammad Nur menilai, dukungan terhadap investasi harus menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh yang masih tergolong sebagai daerah termiskin. Oleh karena itu, ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya Komisi III, segera membentuk task force investasi. “Task force ini akan menjadi ruang strategis bagi semua pihak untuk mengawasi jalannya investasi agar berdampak positif dalam pembangunan Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad Nur mengingatkan bahwa kebijakan Mualem-Dek Fad setelah dilantik bukan hanya milik Partai Aceh (PA), melainkan milik seluruh rakyat Aceh. Ia menegaskan pentingnya 100 hari kerja pertama untuk fokus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dengan berbagai upaya yang ada.
“Ekonomi rakyat harus menjadi agenda prioritas melalui pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus), APBA, maupun APBN. Namun, investasi dari pihak swasta juga perlu didukung agar pembangunan Aceh berjalan lebih cepat,” tambahnya.
Muhammad Nur juga mengingatkan bahwa kebijakan Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen harus menjadi perhatian Mualem-Dek Fad. Dukungan terhadap kebijakan nasional ini, katanya, akan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa investasi harus dikelola dengan aman dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kontribusi maksimal kepada daerah penghasil. “Kami meminta Mualem-Dek Fad berpikir besar dan tidak menghancurkan apa yang telah dibangun,” tegasnya.
Muhammad Nur juga menyoroti peran Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pembangunan Aceh (PEMA). Menurutnya, kedua lembaga ini harus menjadi rumah produksi yang mendukung investasi, bukan sekadar menjadi agen besar dalam dunia investasi.
“Ini adalah kesempatan bagi Mualem-Dek Fad untuk menunjukkan kualitas kepemimpinannya dalam membangun Aceh. Jangan sampai kesalahan pengelolaan atau pernyataan emosional yang tidak tepat membuat para investor, baik nasional maupun asing, kehilangan kepercayaan terhadap Aceh,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap izin investasi yang sudah ada akan menciptakan citra buruk bagi Aceh sebagai daerah yang tidak ramah investasi. Hal ini, menurutnya, dapat memperburuk kondisi ekonomi Aceh yang sudah tergolong miskin.
“Investasi adalah solusi penting untuk membawa Aceh keluar dari predikat daerah termiskin. Tanpa investasi, Aceh akan terus tertinggal,” tegas Muhammad Nur.
Sebagai penutup, Muhammad Nur berharap kepemimpinan Mualem-Dek Fad mampu membawa perubahan besar bagi Aceh. Ia meminta agar setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan berorientasi pada kemajuan daerah.
“Kami mendukung penuh upaya Mualem-Dek Fad dalam membangun Aceh. Namun, dukungan itu akan maksimal jika mereka membuka ruang bagi investasi yang sehat dan produktif,” pungkasnya.,”(**)
