Beritalima.com ( Ketua Forum Bersama Aceh Meusaboh (Forbes Amsa), Jafar Daud, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meminta penghapusan sistem barcode di setiap SPBU di Aceh. Pernyataan ini disampaikan gubernur dalam pidato perdananya saat pelantikan, yang dihadiri oleh tamu undangan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Pernyataan gubernur tersebut mengejutkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan Pertamina, yang selama ini menerapkan sistem barcode sebagai mekanisme pengawasan distribusi bahan bakar. Namun, Jafar Daud menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi Aceh yang memiliki status sebagai daerah istimewa.
“Aceh ini berbeda dengan daerah lain. Sebagai daerah istimewa, seharusnya pemerintah memberikan keistimewaan kepada warga Aceh, bukan justru memberlakukan kebijakan yang membatasi akses mereka terhadap BBM,” ujar Jafar Daud.
Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan terkait energi. Pemerintah pusat, lanjutnya, perlu melihat kondisi Aceh dengan lebih jernih dan tidak memberlakukan kebijakan yang merugikan masyarakat setempat.
Jafar juga 15-02-2025 menyoroti fakta, sistem barcode di SPBU baru diterapkan beberapa tahun terakhir, sementara sebelumnya Aceh tidak pernah menggunakannya. Ia mempertanyakan mengapa Aceh dijadikan sebagai daerah pertama dalam penerapan kebijakan ini.
“Jangan jadikan Aceh sebagai daerah uji coba kebijakan pemerintah. Kalau memang sistem barcode ini penting, mengapa daerah lain belum menerapkannya secara menyeluruh?” tegasnya.
Menurut Jafar, banyak warga Aceh yang merasa dirugikan dengan kebijakan barcode ini. Mereka menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses hingga aturan yang dianggap tidak fleksibel dalam pembelian BBM.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat melalui Pertamina harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Jika kebijakan tersebut tidak membawa manfaat bagi rakyat, maka sebaiknya dihentikan.
Jafar juga menyampaikan kritik tajam terhadap Pertamina di wilayah Aceh. Menurutnya, jika Direktur Utama Pertamina di Aceh merasa keberatan dengan kebijakan yang diambil Gubernur, lebih baik mundur dari jabatannya.
“Jika Dirut Pertamina di Aceh tidak setuju dengan kebijakan Gubernur, silakan angkat kaki dari Aceh. Jangan memaksakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya dengan tegas.
Ia berharap pemerintah pusat segera meninjau ulang kebijakan barcode di SPBU Aceh dan memberikan solusi yang lebih adil bagi warga. Baginya, keputusan Gubernur Muzakir Manaf sudah sangat tepat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh.
Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Jafar optimistis bahwa kebijakan ini dapat segera dicabut. Ia juga mengajak seluruh warga Aceh untuk terus mengawal kebijakan pemerintah demi kesejahteraan bersama.'(**)
