SURABAYA, beritalima.com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur berkomitmen tegak lurus untuk melaksanakan dan menindaklanjuti perintah Presiden RI, Joko Widodo, yakni menindak tegas semua pihak yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, NKRI, dan bhineka tunggal ika.
Komitmen yang sekaligus perintah kepada jajaran Forkopimda kabupaten/kota se Jawa Timur ini disampaikan satu persatu oleh semua anggota Forkopimda Jawa Timur, didepan para Forkopimda kabupaten/kota se Jatim, di Balai Prajurit, Kodam V Brawijaya, Surabaya, Senin (22/5).
Penyampaian komitmen yang disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/kota se Jawa Timur tahun 2017 ini dimulai dari Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Agus Suhardi, Kajati Jatim E.S. Maruli Hutagalung, SH.,MH, Pangamartim Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim H. Abdul kadir, SH.MH, Kapolda Jatim Irjen. Pol. Drs. Machfud Arifin, S.H, dan terakhir Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo.
Khusus kepada bupati/walikota yang hadir, Pakde Karwo menegaskan, berdasarkan pasal 63-68 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota harus tegak lurus dan sinergis dengan provinsi. Indonesia dibagi-bagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi menjadi kabupaten/kota. “Terdapat sanksi peringatan pertama, kedua, disekolahkan, serta dicopot dari jabatan jika tegak lurus dan sinergi ini tidak dilakukan,” ujarnya didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.
Komitmen tegak lurus ini, lanjut Pakde Karwo, sangat penting dalam menciptakan kondisi Jatim yang aman dan nyaman. Sebab, apabila ada gangguan sedikit di wilayah Jatim, maka akan berdampak sangat besar, bukan hanya Jawa Timur tetapi wilayah lain Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Hal tersebut disebabkan, Jatim sebagai center of gravity ‘Indonesia Bagian Timur’ akan terdampak apabila Jatim mengalami gangguan, khususnya untuk alur distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, ia menegaskan kondisi Jatim yang aman dan nyaman wajib dijaga.
Dicontohkan, keterlambatan pengiriman logistik pangan selama 3 hari saja oleh Jawa Timur pada provinsi-provinsi lain di Indonesia Bagian Timur, menjadikan langsung melonjaknya komoditi beras, terigu dan minyak goreng wilayah Indonesia timur. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan kenyamanan Jawa Timur menjadi sebuah tindakan penting bagi negeri ini.
Dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan, lanjutnya, maka proses pembangunan khususnya di Jatim juga akan bisa berjalan sesuai rencana.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan hasil sinergi Forpimda di Jatim diantaranya, angka kriminalitas dan demonstrasi setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Misalnya, angka kriminalitas di Jatim pada tahun 2015 sebesar 2, 67 per 10 ribu penduduk, menurun 0,9 dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,57per 10 ribu penduduk. Demikian pula, demonstrasi di Jatim juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebanyak 417 demo, atau menurun 322 demo dibandingkan tahun 2015 sebanyak 739 demo. ( rra)
