MADIUN, beritalima.com- Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menjadi perhatian pemerintah. Tak terkecuali di Kota Madiun, Jawa Timur. Rapat secara daring digelar guna membahas hal tersebut khususnya di Jawa Timur.
Walikota Madiun, H. Maidi, mengatakan, PMI tidak mungkin ditolak untuk tidak pulang. Sebab, aturan mengharuskan untuk meninggalkan negara tempat bekerja karena sudah habis masa kontrak. Namun, kedatangan PMI tersebut tentu juga tak bisa sembarangan.
‘’Dari Kota Madiun juga ada satu orang dan saat ini kita karantina di Asrama Haji. Yang bersangkutan ini harus menjalani isolasi dan sejumlah pemeriksaan sebelum akhirnya kembali kepada keluarga,’’ kata H. Maidi.
Kota Madiun memang tak banyak memiliki warga yang menjadi PMI. Namun, bukan berarti tidak ada. Bahkan, diperkirakan masih akan bertambah. Sebab, ada banyak PMI yang datang saat ini.
Seperti yang diinformasikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, saat berkunjung ke Kota Madiun, Minggu, kemarin. Menurutnya, terdapat 500 PMI yang datang di Bandara Juanda pada Minggu itu.
‘’Prinsipnya tetap kita terima tetapi tentu dengan tata cara tersendiri. Tidak bisa langsung kita pulangkan ke rumah masing-masing,’’ jelasnya.
Sebab, lanjutnya, tanah air sedang berupaya membendung penyebaran Covid-19. Terutama varian baru dari berbagai negara. Yang cukup mengkhawatirkan dari India. Di negara Bollywood tersebut penambahan kasus mencapai 200 ribu sehari. Sedangkan kasus tertinggi di tanah air hanya sekitar 10 ribu kasus sehari. Namun, sekarang rata-rata ada dikisaran 4-5 ribu kasus sehari.
‘’Pemerintah tengah berupaya terus menekan penyebaran Covid-19. Masyarakat juga harus patuh dan disiplin agar upaya ini bisa maksimal,’’ pesannya.
Rakor daring tersebut juga diikuti Wakil Walikota Madiun, Inda Raya, Kepala OPD terkait, dan unsur TNI/Polri. (Sumber Diskominfo/editor: Dibyo).
Inda Raya (kiri) bawah.
