SURABAYA, beritalima.com – Mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung pada 17 April 2019 mendatang, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya menggelar apel kesiapan pasukan dan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapangan Kenjeran Park Surabaya, Kamis, (11/04/19) pagi.
Dalam apel simulasi itu, dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta jajaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Korem 084/Bhaskara Jaya. Apel dan simulasi TPS ini, dipimpin oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Antonius Agus Rahmanto.
Dalam sambutannya, AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan apel yang digelar ini sebagai upaya konsolidasi serta final check-in terhadap kesiapan seluruh personil dan peralatan anggota. Disamping itu, untuk pengecekan kelengkapan perorangan, sebelum dimulainya pelaksanaan tugas pengamanan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi surat suara di TPS.
“Apel juga dimaksudkan sebagai pernyataan kesiapan dan keseriusan anggota dalam melaksanakan tugas pengamanan. Mulai dari persiapan, pengiriman surat suara ke TPS, pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara serta pengiriman kembali surat suara,” kata AKBP Antonius Agus.
Pihaknya juga menekankan kepada para anggota agar selalu waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan pesta demokrasi 2019. Karena itu, ia mengimbau kepada para petugas yang terlibat dalam pengamanan TPS agar meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi setiap potensi kerawanan yang timbul.
“Pahami betul akan tugas masing-masing anggota. Karena saudara akan melaksanakan tugas pengamanan di TPS masing-masing. Serta pengamanan di kelurahan, kecamatan dan lokasi-lokasi lainnya, baik secara kelompok maupun perseorangan,” ujarnya.
Ada beberapa poin penting yang disampaikan AKBP Antonius Agus kepada para petugas keamanan yang terlibat dalam pengamanan TPS. Diantaranya yakni, pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara, petugas diwajibkan melakukan pengecekan, peninjauan lokasi TPS, dan melakukan survey rute yang akan dilalui kotak suara. Petugas pengamanan TPS bersama KPPS dan Linmas juga diwajibkan untuk melakukan pengecekan kotak suara dan tempat penyimpanan kotak suara yang terakhir.
“Saya ingatkan pula kepada semua anggota yang terlibat tidak boleh underestimate, setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan secara profesional sesuai dengan ketentuan dengan tetap berpegangan dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Linmas Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan 16.264 personil untuk pengamanan di TPS. Selain itu, di masing-masing kelurahan juga disiagakan tiga orang petugas, satu orang Kasatgas kelurahan dan dua orang anggotanya. Tujuannya, untuk membackup pengamanan di kelurahan dan wilayah TPS.
“Sementara untuk di kecamatan, itu seluruh Kasi Ketertiban dan anggotanya pada hari H khususnya tanggal 17 sampai 18 April mereka akan standby selama 24 jam untuk bantu backup di TPS,” kata Eddy.
Di masing-masing kecamatan, pihaknya juga menyiagakan petugas gabungan dari anggota Linmas, Satpol PP dan Bagian Adminitrasi Pemerintahan yang berjumlah sekitar 6 sampai 7 orang. “Dari gabungan itu, kita BKO kan di kecamatan, itu untuk backup apabila di TPS yang ada kerawanan, tentunya kita berdasarkan komando dari teman-teman kepolisian,” jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Eddy, di mako pusat Linmas dan Satpol PP, masing-masing akan disiagakan satu pleton petugas. Terlebih, pengamanan juga dilakukan di Polrestabes Surabaya dengan membangun posko terpadu yang mulai didirikan pada tanggal 7 April. Tujuannya, untuk membackup kegiatan patroli, baik pagi, siang, dan malam untuk pengamanan. “Sekaligus ketika ada sesuatu di satu titik itu, (petugas) bisa segera kita kerahkan,” imbuhnya.
Eddy menambahkan Pemkot Surabaya juga akan menyiagakan mobil PMK. Selain di pos-pos juga akan ditempatkan di titik-titik rawan. Seperti kantor KPU dan Bawaslu, baik provinsi maupun kota. Masing-masing akan disiagakan satu unit mobil PMK. “Berikutnya juga di titik-titik fasilitas umum itu juga kita siapkan (pengamanan),” pungkasnya. (*)
