Yogyakarta, beritalima.com|- Pemerintah Gunung Kidul, Pusat Studi Pembangunan Desa dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), Forum 2045 menyakini konsep Gotong Royong Governence bisa perkuat demokrasi di tingkat lokal.
Forum diskusi bertajuk “Gotong Royong Governance: Menata Kembali Formasi Legitimasi dan Legalitas Demokrasi Lokal” di Pusat Studi PedesaannKawasan (PSPK) UGM, Yogyakarta, menghadirkan Bupati Gunung Kidul, akademisi, dan beberapa komunitas pemuda Gunung Kidul.
Forum ini mendiskusikan relevansi gotong royong dalam menghadapi krisis demokrasi dan meningkatnya risiko sosial-ekonomi sekaligus menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai gotong royong sebagai basis tata kelola demokrasi di tingkat lokal.
Pinurba Parama Pratiyudha selaku Ketua Forum 2045 menyampaikan demokrasi pada dasarnya lahir dari semangat otonomi manusia, tetapi praktik pengambilan keputusan politik sering kali menghadapi tantangan legitimasi dan keterhubungan dengan masyarakat.
Sosiolog sekaligus Ketua PSPK UGM, Arie Sujito menyoroti persoalan mendasar yang berkaitan dengan tata kelola dan perilaku kekuasaan. Menurutnya, berbagai keresahan global saat ini berpotensi memicu krisis dan risiko sosial ekonomi berdampak hingga tingkat lokal.
Ia menekankan gotong royong perlu dimaknai sebagai demokrasi akar rumput, di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan dan bukan sekadar objek kebijakan. Dengan demikian, forum warga dapat menjadi arena negosiasi yang partisipatif untuk menggeser proses pengambilan keputusan dari elit menuju ruang partisipasi publik.
Sementara Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan semangat gotong royong memiliki relevansi nyata dalam konteks pembangunan daerah.
Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang memulai inisiasi untuk menghadirkan aktivasi bupati tidaklah hanya berkantor di kantor seperti biasa, namun juga berkantor di setiap desa di Gunungkidul bersama warga masyarakat. Dengan proses ini diharapkan kemudian dapat tercipta komunikasi integral antara pemimpin dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif.
Prof. Mukhtasar Syamsuddin bahas komparasi praktik gotong royong di level global. Ia membandingkan praktik gotong royong di Indonesia dengan gerakan pembangunan desa baru di Korea Selatan, Saemaul Undong. Ia melihat gotong royong di Indonesia tidak hanya merupakan praktik sosial, tetapi juga cara berpikir dan cara hidup masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Mantan Dirjen Kebudayaan RI, Hilmar Farid menuturkan pentingnya memori kolektif dan legitimasi berlapis dalam negara gotong royong sebagai modal awal pembangunan demokrasi. Ia menilai pemerintah daerah perlu menavigasi sekaligus melembagakan aspirasi masyarakat agar partisipasi warga dapat terintegrasi dalam proses kebijakan.
Namun perlu diingat kembali dalam realisasi gotong royong tersebut janganlah terjebak dalam proses mediasi simbolik semata, serta semampu mungkin menghadirkan relasi yang baik bagi pemimpin dalam menerima kritik dari warga masyarakat.
Sementara Dosen Politik dan Pemerintahan UGM, Abdul Gaffar Karim memaparkan adanya jarak antara negara dan masyarakat. Hal ini membuat negara kerap dipersepsikan sebagai “benda asing”. Menurutnya, pendekatan negara modern sering kali mengabaikan variasi lokal dengan menyederhanakan persoalan secara seragam (one size fits all).
Kondisi ini memunculkan krisis kehadiran negara dan membuat partisipasi masyarakat tidak terdengar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen demokratis dari pemimpin untuk tetap setia pada aspirasi rakyat melalui proses pembelajaran dengan living lab. Living lab merupakan ruang transisi negara modern dan sistem demokrasi untuk diuji, dipelajari, dan dinegosiasikan bersama dalam ruang warga dalam menghadirkan suatu sistem tata kelola yang compatible dengan konteks warga negara.
Dalam sesi tanggapan, sejumlah peserta menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam praktik demokrasi lokal. Rofii Zuhdi inisiator Gunungkidul Youth Movement menilai partisipasi anak muda masih rendah karena mereka cenderung skeptis terhadap politik dan kurang dilibatkan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan.
Hal senada disampaikan Alief selaku Ketua Forum Mahasiswa Gedangsari yang menyoroti pentingnya melibatkan mahasiswa dan generasi muda secara langsung dalam praktik pemerintahan.
Suara pemuda lainnya, Pamungkas, aktivis muda Gunungkidul menegaskan bahwa nilai solidaritas, keadilan, dan kesetaraan merupakan fondasi utama dalam praktik gotong royong. Namun, ia mengingatkan bahwa partisipasi sosial sering kali baru muncul ketika kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi.
Diskusi ini menelaah pentingnya kesadaran politik masyarakat. Dewi Kencana, Ketua Umum Gunungkidul Menginspirasi 2023/2024 menyampaikan bahwa model living lab dapat menjadi ruang pembelajaran politik bagi warga, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui pejabat publik di sekitarnya, tetapi juga memahami mandat dan tanggung jawab politik mereka.
Jurnalis: rendy/abri
