SUMBAWA BARAT, NTB. Beritalima.com |Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si menyampaikan arahan strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar pada Kamis (26/02/2026) pukul 09.00 WITA.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj.Hanipah,SPt.,M.MInov, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Merliza, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, pimpinan partai politik, serta ketua organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD merupakan momentum penting untuk menentukan arah penyelenggaraan program pembangunan daerah tahun 2027. Ia berharap forum ini mampu membangun sinergisitas lintas sektor sehingga seluruh program berjalan terorkestrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Pembangunan kita harus tetap merujuk pada dokumen RPJMD. Setiap pekerjaan harus terorkestrasi dengan baik. Pemerintahan ini sangat dinamis, dan ke depan akan terjadi perubahan yang signifikan, terutama pada perekonomian daerah kita,” tegas Bupati.
Bupati Amar menyoroti kondisi struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Ia menyampaikan bahwa sekitar 80 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah berasal dari aktivitas tambang. Dari total nilai PDRB sekitar Rp22 triliun, sebesar Rp18 triliun bersumber dari aktivitas pertambangan.
Seiring dengan berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Batu Hijau pada tahun 2030, kondisi ini akan berdampak besar terhadap struktur ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat. “Status kita akan bergeser. Setelah 2030, kita bukan lagi daerah penghasil seperti sebelumnya, dan tentu ada konsekuensi terhadap penerimaan royalti setiap tahun,” jelasnya.
Namun demikian, Bupati optimistis Kabupaten Sumbawa Barat akan memasuki fase baru sebagai kabupaten pengelola dengan keberadaan smelter. Untuk itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak sekarang agar fluktuasi ekonomi yang terjadi dapat menjadi transisi yang nyaman bagi daerah.
“Kita harus merencanakan dengan baik mulai sekarang. Bagaimana kita mendudukkan strategi ini dengan tepat agar pembangunan tetap berjalan dan ketergantungan terhadap tambang bisa kita kurangi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan memperkuat sektor-sektor alternatif, termasuk pengembangan pariwisata kerakyatan, penguatan perlindungan sosial, serta menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Diversifikasi ekonomi menjadi agenda penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Bupati juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini dalam keadaan sehat. Sejak tahun 2021, pemerintah daerah telah melakukan pengendalian fiskal secara konsisten sehingga memberikan ruang yang cukup untuk melakukan perencanaan transisi ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen membangun perencanaan yang adaptif, responsif, dan kolaboratif demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan di tengah dinamika perubahan ekonomi ke depan.(Red)
