SURABAYA, beritalima.com | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung kebijakan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI), yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Karenanya, pemkot menggelar kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya secara daring dan luring, di Ruang Rapat Majapahit Bappeda Litbang, Kamis (21/7/2022).
Pengumpulan data tersebut dari Produsen Data di 35 Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya. Sebelum kegiatan dimulai, dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Surabaya antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai Pengarah Forum Satu Data, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya Agus Budi Santoso sebagai Pembinan Data Statistik, serta unsur pendukung Satu Data Tingkat Kota Surabaya.
“Kegiatan ini untuk menguatkan dan menegaskan peran Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya, sehingga dihadirkan juga Koordinator Satu Data Indonesia Oktorialdi dan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati. Satu Data ini adalah cita-cita serta tugas pertama yang saya berikan kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya sejak saya dilantik pada 26 Februari 2021 lalu,” kata Wali Kota Eri Cahyadi dalam sambutannya.
Menurut Wali Kota Eri Cahyadi, Pemkot Surabaya tidak bisa mengambil suatu kebijakan secara tepat, jika data yang dimiliki belum sesuai dan belum terintegrasi antar PD. Sebab, kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah adalah untuk satu kepentingan, yakni membahagiakan masyarakat agar bisa menggunakan anggaran secara tepat sasaran
“Alhamdulillah ada kebijakan Satu Data se-Indonesia, berarti pemkot bertanggung jawab terhadap Satu Data yang ada di Kota Surabaya. Karena njenengan (anda) sebagai pimpinan wilayah menjadi tonggak keberhasilan, apakah anggaran tepat sasaran atau tidak? karena tidak ada kata terlambat,” ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung Lurah dan Camat untuk segera menyelesaikan Data Terpadu Masyarakat Surabaya (DTMS) di setiap RT di Kota Pahlawan. Sebab, pemkot telah melibatkan para Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk bersinergi bersama jajaran pemkot.
“Saya berharap, akhir bulan Agustus 2022 data setiap RT harus sudah selesai. Sebab, semua perubahan anggaran tahun 2022 dan anggaran tahun 2023 sudah mengacu ke data tersebut, yakni data yang telah di input oleh KSH melalui aplikasi Sayang Warga,” terang dia.
Ia berharap, melalui pertemuan tersebut bisa menjadi pelecut bagi seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk dapat mengelola data yang berada di kewenangannya secara baik, profesional, dan terintegrasi. “Matur nuwun (terima kasih) semuanya, selamat berjuang teman-teman. Satu Data bisa terwujud di Kota Surabaya, seperti yang ditugaskan pemerintah pusat kepada kita. Sehingga melalui data dasar, kita bisa mengambil kebijakan untuk tahun 2023,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan Satu Data di Kota Surabaya.
“Bahwa di daerah juga harus ada pembina data tingkat daerah, wali data tingkat daerah, dan wali data tingkat pendukung untuk berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data di Kota Surabaya,” ujar Febri sapaan lekatnya.
Ia menerangkan, bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Wali Kota (Perwali) No 126 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya. Nantinya, kegiatan ini akan digelar secara berkala setiap tiga bulan sekali, untuk mencari solusi dan membaca sebuah masalah terkait Wujud Satu Data di Kota Surabaya.
Dalam diskusi tersebut, terdapat pemaparan dari narasumber. Yakni Koordinator Satu Data Indonesia Oktorialdi tentang Arah dan Kebijakan Satu Data, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya Agus Budi Santoso mengenai Penguatan Data Sektoral untuk Pembangunan dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Muhamad Fikser sebagai Walidata Kota Surabaya
“Serta paparan materi diskusi oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengenai Implementasi Satu Data dalam Tunjangan Penanggulangan Bencana,” pungkasnya. (*)
