SAMPANG, BeritaLima.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah di depan mata, suasana politik dan netralitas penyelenggara serta Aparatur Penegak Hukum (APH) menjadi salah satu perhatian khusus bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Madura (FPM).
Hal itu menjadi pembahasan penting dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang netralias penyelenggara KPU dan Bawaslu, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), Minggu (15/9/2024) siang.
Kegiatan yang digelar di Lora Kopi, Desa Tanggumong, Kabupaten Sampang, Madura tersebut dihadiri puluhan peserta dari sejumlah simpul organisasi pemuda di Sampang serta para mahasiswa dari sejumlah universitas di Madura.
Ketua Umum FPM, Muchlas Samorano, mengatakan bahwa, pemuda memiliki peranan penting bukan sekedar sebagai objek politik karena populasi yang banyak, tetapi juga mesti hadir sebagai lokomotif mengawal proses politik yang berintegritas.
“Jadi peran pemuda sangat dibutuhkan terutama untuk bersama mengawal netralitas penyelenggara dan APH,” ujarnya.
Menurutnya, penyelenggara dan aparat penegak hukum harus bersikap netral dan hati-hati menjaga marwah lembaga jelang proses politik seperti Pilkada.
Jangan sampai, proses penegakan hukum bercampur aduk dengan proses politik yang justru terkesan menguntungkan salah-satu paslon.
“Semua mafhum netralitas khususnya bagi Polri dalam setiap proses politik merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Pasal 10 Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, mengharuskan Polri bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis,” terangnya.
Dengan begitu, Muchlas berharap kepada para pemuda agar sama-sama mengawasi jalannya Pilkada 2024 nanti.
“Pemuda mesti hadir menjaga kompetisi elektoral di Sampang bukan sekadar menjadi party democracy, tetapi lebih substantif pada masa depan kesejahteraan masyarakat Sampang lima tahun ke depan,” pungkasnya. (FA)
