LANGSA-ACEH, beritalima.com|Kedatangan 42 pekerja asal Deli Serdang – Medan ke Kota Langsa untuk diperkerjakan di proyek pemasangan jaringan GAS rumah tangga, jangan menimbulkan polemik dikalangan masyarakat maupun ormas.
Demikian tegas Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM), Nasruddin melalui siaran pers yang dikirim pada beritalima.com, Minggu (21/06), terkait adanya kabar pekerja menolak untuk di lakukan karantina dan Rapid Test ulang dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan di daerah asalnya.
Menurutnya, Rapid Test yang dilakukan di daerah asal sebelumnya hanya berlaku selama tiga hari.
“Kalau merujuk dari surat keterangan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Keliat kepada pelaku perjalanan pada tanggal, 16 Juni 2020, sedangkan mereka sampai ke Langsa pada tanggal, 19 Juni 2020, maka sudah sepatutnya semua pekerja tersebut harus di lakukan Rapied tes ulang”, paparnya.
Lanjutnya, seperti diketahui PT Adhi Karya telah mengangarkan dana untuk biaya Rapid Test, biaya Isolasi, dan biaya penginapan untuk pekerja sesuai dengan protokol kesehatan.
Hal ini, tidak ada alasan pihak subkontraktor tidak menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
Menurut Nasruddin,untuk tenaga kerjapun telah di atur antara subkon dengan PT. Adhi Karya dimana 30% tenaga lokal serta 70 % tenaga luar atau luar Aceh.
“Kita sesali bila benar informasi bahwa pihak Adhi Karya di Langsa tidak melaporkan kepada team gugus tugas Covid-19 atas kedatangan 42 pekerja tahap kedua ini”, imbuhnya.
Lanjutnya, semestinya polemik semacam ini tidak perlu terjadi kalau General Affair PT Adhi Karya Proyek Jaringan Gas Kota Langsa lebih kopratif membangun komunikasi dengan para pihak.
“Kita akan terus memantau persoalan ini jangan sampai kesalahan teknis oleh perusahaan yang disalahkan malah masyarakat yang tidak menerima program nasional, ini yang tidak boleh terjadi”, pungkasnya. (DN).
