SURABAYA, beritalima.com – Penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, dinilai tidak proposional.
Itulah yang menjadi alasan Fraksi NasDem dan Demokrat memilih untuk tidak mengambil jatah unsur pimpinan AKD di DPRD Surabaya periode 2019 – 2024 ini.
“Kami tidak ikut mengambil jatah pimpinan AKD, ya karena itu tadi. Semua rebutan ingin jadi pimpinan,” ujar Herlina Harsono Njoto, Ketua Fraksi NasDem – Demokrat DPRD Surabaya, Selasa (24/9/2019).
Herlina juga menilai yang telah dibangun antar fraksi sudah tak proporsional dan kurang adil. Terkait hal ini, fraksi yang diketuainya bisa saja jadi oposisi.
“Kalau jadi oposisi yang tak mengapa. Kita tetap dukung kegiatan dewan sepanjang itu kepentingan masyarakat,” katanya.
Herlina menegaskan fraksinya dan bahkan partainya berangkat dari pilihan rakyat. Itulah sebabnya, ia bersama anggota fraksinya akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.
“Sebagai wakil rakyat, kepentingan rakyatlah yang paling penting untuk diutamakan. Karena itu, jadi pimpinan di AKD, tidak kami rebut mesti ada jatah,” terangnya. (mmd)
