SERDANGBEDAGAI,Beritalima.com-Kepesertaan masyarakat di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan agar dilakukan evaluasi kembali oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar program pemerintah pusat ini tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sergai Wanretno Simanullang, SH. MSP didampingi Pemerhati Sergai yang juga Advokat Ismed Lubis, SH. MSP. di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah.Kabupaten Serdangbedagai,Sumatera Utara.Rabu, (26/7/2017)
“Banyaknya pengaduan masyarakat secara lisan bahwa pendistribusian kartu BPJS kesehatan tidak tepat sasaran. Perlu pemutahiran data atau validasi data ulang agar dapat diketahui berapa jumlah warga miskin yang akurat dan sudah menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat). Begitu juga dengan peserta BPJS Mandiri.
Ditambahkan,Warga yang mampu malah menerima KIS sementara warga yang tidak mampu (miskin) malah tidak terdaftar.” Mengantisipasi kesenjangan tersebut diminta Pemkab Sergai dalam hal ini dinas sosial melakukan validasi data kembali.”kata Waretno
Waretno menjelaskan ,,bahwa Masyarakatsangat membutuhkan BPJS. dengan adanya BPJS masyarakat terbantu secara ekonomi pembiayaan perobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum yang telah ditentukan.ungkapnya
Waretno menambahkan,Bila perlu Pemkab Sergai membuat dan menciptakan dengan meluncurkan program Kartu Sehat Sergai (KSS) untuk masyarakat, dimana kartu ini dibiayai bersumber APBD Sergai. Kartu ini hanya dapat dipergunakan untuk RSUD Sultan Sulaiman. Bagi setiap warga yang telah menjadi peserta KSS, tidak lagi dipungut biaya untuk berobat di RSUD Sultan Sulaiman.
Untuk menciptakan program tersebut, pihak dinas terkait dapat melakukan koordinasi dengan pihak JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) menghindari benturan terhadap peraturan perundangan-undangan. Program ini sangat baik untuk pengentasan kemiskinan
Sementara itu, kata Wanretno, terkait kepesertaan masyarakat di BPJS yang memiliki tunggakan iuran preminya, kita berharap pihak BPJS dapat membuat kebijakan dengan bersama – sama mencarikan solusi berupa keringanan sehingga program ini dapat dirasakan masyarakat.
“Kita sangat menyanyangkan terjadinya tunggakan cukup besar hingga tahunan bagi peserta BPJS. Kejadian seperti ini kita harapkan dapat diatasi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tunggakan iuran tersebut.”Ungkap Fraksi Partai Demokrat Waretno Simanullang.
Reporter Beritalima:Sugi
