TRENGGALEK, beritalima.com
Di Trenggalek, wacana pemberlakuan era ‘New Normal’ saat pandemi global Covid-19 masih berlangsung ini sudah melalui beberapa tahapan baik terkait regulasi maupun sarana- prasarana pendukungnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Trenggalek, M. Hadi kepada beritalima.com mengatakan jika pihaknya akan mendukung pemerintah. Namun tetap harus memperhatikan segala aspek maupun dampak ikutan yang memungkinkan bisa terjadi di tengah masyarakat.
” Pada prinsipnya, Fraksi PKB mendukung itu (pemberlakuan new normal) akan tetapi segala sesuatunya harus sudah dipersiapkan secara matang,” sebutnya, Rabu (10/6/2020).
Ditambahkannya, yang tidak kalah penting, semua unsur harus di libatkan guna mendukung penerapannya. Agar, ketika nanti sudah di laksanakan memang benar-benar normal sebagai tatanan kehidupan baru walaupun tetap dengan batasan tertentu. Di semua pusat layanan ataupun aktivitas publik wajib ditata disesuaikan dengan protokol kesehatan.
“Contohnya di pasar dan sekolahan, sebelum masyarakat ataupun para siswa masuk untuk beraktivitas maka harus dipersiapkan dulu fasilitas pendukung kesehatan. Seperti, tempat cuci tangan didepan akses masuk serta lapak ataupun klas masing masing. Selain itu juga masker, pemkab wajib menyediakan,” imbuhnya.
Masih kata M. Hadi, perlu diperhatikan pula oleh pemerintah kabupaten (pemkab) adalah pondok pesantren. Karena disitu merupakan tempat belajar dan mengajar bahkan para santri sebagian waktunya lebih banyak di pondok pesantren.
“Di Trenggalek kan banyak pondok, pemkab tidak boleh lupakan itu. Kebanyakan para santri, aktivitasnya di lingkungan pondok terus. Belajarnya, makan dan tidurnya juga disitu jadi harus difasilitasi oleh pemerintah,” kata pria ramah asli dari Kecamatan Kunjungan ini.
Politisi PKB itu pun meminta kepada pemkab, mempersiapkan terlebih dahulu masa transisi menghadapi new normal atau tatanan kehidupan baru dimaksud. Biar pelaksanaan new normal kedepannya sesuai dengan harapan masyarakat. Satu hal yang dinilai perlu dievaluasi adalah keberadaan ‘check point’, ketika dianggap sudah tidak efektif semestinya di tiadakan saja. Sebab, saat ini di level bawah (RT dan RW) setiap ada pendatang dari luar daerah, sudah segera di deteksi untuk di data kemudian dikarantina.
“Kalau saya, lebih baik dibuka kembali, sehingga gairah ekonomi kembali menggeliat lagi. Selain itu, biayanya sangat besar. Lebih baik, untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat saja. Yang penting gugus tugas covid 19 di desa tetap di maksimalkan serta upaya meningkatkan kesadaran masing-masing akan fungsi menjaga pola hidup sehat maupun protokol kesehatan,” analisisnya. (her)
