SURABAYA, Beritalima.com – Pasca datangnya Menteri Keuangan RI, salah satu Jawa Timur ini berdampak APBD mengenai keuangan pusat ke daerah. Yang mana Jawa Timur kena pangkas atau dikurangi sebesar Rp 2,8 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD provinsi Jawa Timur, Drh. H. Puguh Wiji Pamungkas, saat sampaikan didepan awak media di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (6/10/2025) siang.
“Ini merupakan kado yang cukup menyedihkan di momen ulang tahun ke-80 Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi harus berpikir secara serius bagaimana cara menambah kekurangan keuangan atau fiskal setelah dipangkas oleh pemerintah pusat,” ujar Puguh.
Meskipun anggaran dikurangi, Puguh menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun.
“Terutama, pelayanan publik yang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, kemasyarakatan, infrastruktur, dan pertanian. Pelayanan ini tidak boleh berkurang. Pemerintah Provinsi harus mencari cara menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Puguh mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi untuk segera mencari sumber-sumber baru demi meningkatkan PAD Jawa Timur.
“Saat ini, PAD Jawa Timur baru menyumbang sekitar Rp16-17 triliun. Itu harus ditingkatkan, dan perlu mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Jawa Timur,” tegasnya.
Ia mencontohkan, optimalisasi bisa dilakukan melalui aset daerah, serta pajak non-PBB dan non-kendaraan bermotor.
“Itu banyak sekali, misalnya pajak atas barang mewah, industri, maupun tambang. Nah, ini perlu dipikirkan dan dioptimalisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Menurut Puguh, optimalisasi BUMD mutlak dilakukan Pemprov untuk meningkatkan PAD. “Ini bisa menutupi kekurangan dan berkurangnya transfer pusat ke daerah,” pungkasnya.(Yul)
