JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meluncurkan program ‘Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan’, menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla *JK) dan Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Siti Zuhro.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan ini akan diselenggarakan secara berkala menampilkan perspektif PKS bersama para tokoh bangsa serta pakar dan ahli dari berbagai kalangan.
Program itu diresmikan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS, Ahmad Saikhu. “Mimbar ini persembahan Fraksi PKS untuk bangsa, membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Tujuan mimbar ini bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita,” ungkap Jazuli.
Dengan mimbar ini juga, Fraksi PKS DPR RI berharap agar generasi bangsa terutama kaum milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kokoh untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya,” ungkap polisi senior ini.
Baik elit PKS maupun narasumber menyoroti trend penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia dalam beberapa kurun terakhir. Hal itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang merilis penurunan indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.
Dalam kondisi itu, Ketua Majelis Syuro maupun Presiden PKS sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengokohan. Untuk itu, diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaikinya.
Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan serta kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk partisipasi publik yang luas dalam pengambilan kebijakan negara dengan memberikan masukan maupun kritikan.
Masalah Utama dan Solusi Pengokohan Demokrasi
Pada acara itu, Jusuf Kalla dalam paparannya mengatakan, demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. Di sini pentingnya profesionalisme pemerintahan agar demokrasi membawa manfaat bagi rakyat. Jika tidak demokrasi akan terus menuai kritik dan itu terjadi dari setiap periode pemerintahan termasuk saat ini.
Pria yang kerap dipanggil JK ini menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan mahalnya demokrasi. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik, karena demokrasi mahal, kemudian menimbulkan kebutuhan untuk dapat mengembalikan investasi. Disitulah terjadinya penurunan demokrasi, sebalikny korupsi jadi naik.
JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. “Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaanya.
Walau mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujar JK.
Tokoh masyarakat asal Sulawesi Selatan ini menilai, keberadaan partai oposisi penting dalam usaha menjaga keberlangsungan demokrasi serta berharap kepada PKS sebagai oposisi.
“PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tutur dia.
Hal senada diungkapkan, Siti Zuhro. Dikatakan, demokrasi Indonesia memerlukan perbaikan subtantif. Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan.
Kedua, pembangunan demokrasi harus diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang menyejahterakan seluruh rakyat. Ketiga, penegakan supremasi hukum (nomokrasi) merupakan harga tak tak boleh ditawar-tawar lagi.
Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dan suku sama-sama mengambil peran dalam menyamakan persepsi bagaimana membangun bangsa dan negara yang adil dan beradab dalam masyarakat yang majemuk untuk persatuan Indonesia.
Siti Zuhro juga menekankan pentingnya partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat. Hal ini karena hanya parpol yang berwenang untuk mengajukan calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat berdasarkan undang-undang. (akhir)
