JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Mulyanto mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersikap profesional serta obyektif dalam menilai hasil uji klinis fase III Vaksin Covid-19 produksi Sinovac (China).
Vaksin yang saat ini tengah dirampungkan proses pengujian di Bio-Farma kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini perlu diperiksa secara hati-hati dan sesuai ketentuan sebelum diberikan izin edar. Jangan sampai karena tekanan dari Pemerintah yang berkuasa atau kejar tayang, proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada.
“Soalnya, vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah terlanjur diimpor dari China 1,2 juta dosis dan disimpan di gudang Bio Farma di Bandung. Bulan depan atau awal 2021 juga dijadwalkan 1,8 juta dosis lagi,” ungkap Mulyanto dalam keterangannya kepada Beritalima.com, Selasa (15/12) pagi.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini menegaskan, BPOM harus melakukan review terhadap semua prosedur penelitian serta uji klinis tahap III vaksin ini, termasuk tingkat validitasnya. Selain itu BPOM juga perlu membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat ilmiah agar dapat diawasi bersama-sama.
Standar ilmiah ini harus menjadi batu uji empiris BPOM, sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Covid-19 buatan Sinovac imunogenitas efektif dan aman bagi penggunanya.
“Saya yakin ukuran-ukuran ilmiah itu sudah baku. Indikatornya jelas. Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah maka tipu-tipu ilmiah, yang akan merugikan masyarakat, dapat dihindari IDI dalam rekomendasinya kepada Menkes juga menyatakan hal yang sama, bahwa vaksin yang digunakan harus terbukti efektivitas, imunogenitas, dan keamanannya. Hal itu dibuktikan dengan telah melewati uji klinis fase tiga yang sudah dipublikasikan.”
Ahli nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai) Jepang 1995 ini yang juga mantan peneliti ini menambahkan, sekarang semua mata tertuju dan menyorot BPOM. Sebagai Badan Pengawas yang independen dan obyektif BPOM jangan sampai disetir pihak tertentu. “Ini tidak kita inginkan. Kredibilitas BPOM dipertaruhkan. Kalau demikian akhirnya yang dirugikan uang Negara dan rakyat juga,” tandas Mulyanto.
Untuk diketahui 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dari China tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu pekan lalu. Vaksin dikemas dalam 33 paket dengan berat 9.229 kilogram. Jumlah vaksin yang diimpor 1,2 juta vial dosis vaksin dan 568 vial dosis vaksin untuk contoh pengujian.
Vaksin tersebut diimpor dari Sinovac Life Science Corporate Ltd, Cina, dalam bentuk vero cell dengan nama penerima PT Bio Farma (Persero). Direktorat Jenderal Bea Cukai telah melakukan dukungan keseluruhan untuk pelayanan impor vaksin sesuai PMK 188.
Tiga juta vaksin telah dibuat komitmennya oleh pemerintah dengan uang muka 80 persen telah dibayarkan. Menyusul akan dikirimkan sisanya sebanyak 1.8 juta dosis. Pihak Sinovac menyatakan bahwa kemanjuran vaksin tersebut belum bisa ditentukan, ujar juru bicara Sinovac seperti dikutip Bloomberg, Selasa (8/12).
(akhir)
