JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan subsidi untuk gas ukuran 3 kg (ukuran melon-red) 2022. Gas Melon ukuran 3 kg ini diperuntukkan buat masyarakat miskin atau ekonomi lemah.
Untuk menaikkan subsidi, ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima awak media, Sabtu (5/6) siang, Pemerintah perlu menyediakan subsidi 7,5 hingga 8,0 juta metrik ton.
Untuk 2022 Pemerintahan Jokowi menyediakan gas subsidi 7,4 hingga 7,5 metrik ton. Itu artinya, kata Mulyanto, anggota Komisi VII DPR membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, Pemerintah hanya menambah subsidi 0,5 juta ton.
“Berdasarkan pengamatan lapangan, menurut saya banyak masyarakat miskin yang belum menerima gas melon 3 kg subsidi ini. Belum lagi harga yang mereka harus bayar masih jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah. Penyebabnya ditengarai karena penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak,” kata Mulyanto.
Data subsidi gas melon 3 kg 2020 terserap 7.14 juta metrik ton. Untuk tahun ini, APBN menganggarkan subsidi gas melon 3 kg 7.5 juta metrik ton dan diperkirakan terserap lebih 95 persen. “Sebenarnya, kebutuhan lebih dari itu kalau kuota dibuka. Terbukti muncul kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kg di lapangan.”
Karena itu, Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi, kalau memang Pemerintah serius menata pengelolaan subsidi gas melon 3kg. Kuota perlu ditingkatkan, agar tak ada kelangkaan gas melon 3 kg di masyarakat. “Usulan kami volume subsidi gas melon 3 kg Tahun Anggaran (TA) 2022 hanya 7,50–8 juta metrik ton,” kata Mulyanto.
Rapat penetapan Kerangka Makro sektor ESDM sendiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 di Komisi VII DPR RI. “Kami sangat mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran karena berbagai subsidi masih dibutuhkan masyarakat. Apalagi pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat juga belum pulih,” kata dia.
Mulyanto tidak sepakat dengan pandangan subsidi untuk masyarakat itu hanya pemborosan, karena itu secara bertahap harus dihapuskan. Justru saat ini Pemerintah harus selalu memberikan pemihakkan kepada mereka yang tidak mampu, yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses pembangunan yang belum ideal, sesuai Sila Kelima, Pancasila.
Dari data Kementerian ESDM, subsidi energi untuk 2022 diusulkan solar 14,34 -15,10 juta kilo liter, minyak tanah 0,46 -0,48 juta kilo liter, listrik Rp 39,50-61,83 triliun, gas melon 3 kg 7,40–7,50 juta metrik ton. (akhir)
