JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtea (PKS) di Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyesalkan minimnya anggaran untuk survei wilayah potensi eksplorasi yang dialokasikan kepada Badan Geologi, Kementerian Energi Sumber Daya Minireal (ESDM).
Padahal, ungkap wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Badan Geologi Kementerian ESDM di Ruang apat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/12), hasil survei ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi Minyak dan Gas (Migas) yang saat ini terus menurun.
Harusnya, lanjut Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai), Jepang tersebut, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Geologi, Kementerian ESDM dalam penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, mitigasi bencana geologi, air tanah, geologi lingkungan serta survei geologi.
Dikatakan, saat ini kita sangat perlu sumur-sumur minyak baru untuk meningkatkan kapasitas produksi migas. Dan, itu baru bisa dilaksanakan apabila ada hasil survei yang akurat. “Terus, bagaimana kita bisa melakukan survei kalau anggarannya tidak disediakan,” tegas Mulyanto.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu, saat ini harus ada upaya yang masif dari Pemerintahan Jokowi untuk mengatasi persoalan defisit transaksi perdagangan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi migas.
Saat ini lifting minyak terus menurun. Salah satu penyebabnya karena usia sumur eksplorasi sudah tua. Untuk itu perlu dicari sumur-sumur baru.
Peran Badan Geologi Kementerian ESDM tersebut sangat penting.
“Harusnya Pemerintahan Jokowi bisa memaksimalkan peran Badan Geologi Kementerian ESDM sebagai bagian tak langsung dari upaya memperbaiki kondisi transaksi neraca perdagangan,” tegas Mulyanto.
Fraksi PKS DPR RI, ungkap Mulyanto, sangat fokus terhadap perbaikan kondisi defisit transaksi perdagangan ini. Karena itu, Fraksi PKS DPR RI mendorong Pemerintah memaksimalkan semua fungsi kelembagaan agar bisa menstabilkan neraca perdagangan dalam posisi yang positif.
“Presiden jangan cuma bisa jengkel kalau selama kepemimpinannya tidak ada kilang baru yang dieksplorasi. Bagaimana mau eksplorasi, kalau tidak disurvei. Anggaran surveinya disediakan tidak?” demikian Mulyanto. (akhir)
