BANYUWANGI, beritalima.com – Gabungan ormas dan LSM datangi kantor DPRD Banyuwangi, Jumat (4/12/2020). Mereka mendesak wakil rakyat untuk menolak permohonan hearing tentang isu foto tak senonoh.
Begitu memasuki gedung dewan, puluhan massa yang terdiri dari perwakilan MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, DPP Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi), Relawan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) dan LSM Banyuwangi Ramah Organisasi dan Golongan (Borgol), langsung menuju ruang sekretariat.
Disitu mereka mengirimkan surat berisi desakan agar seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, tidak menanggapi permohonan hearing yang diajukan oleh Banyuwangi Coruption Watch (BCW) dan Yayasan Madani.
“Apa yang kami sampaikan adalah aspirasi masyarakat Banyuwangi, yang dibuktikan dengan tanda tangan dukungan masyarakat,” ucap Ketua DPP Balawangi, Sholehudin.
Seperti diketahui, surat yang dikirim oleh gabungan ormas dan LSM tersebut memang bukan berisi desakan semata. Tapi juga ikut dilampirkan 700 an lebih tanda tangan masyarakat. Yang menginginkan agar hearing terkait isu foto tak senonoh tidak dilangsungkan.
“Kami meminta tidak digelar karena kami nilai permintaan hearing itu sangat bermuatan politis,” imbuh Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH.
Usai berkirim surat, rombongan melakukan ikrar tolak kampanye hitam dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2020. Dan sebagai pengejawantahan, mereka meminta seluruh jajaran dewan untuk tidak menggelar hearing tentang foto tidak senonoh.
“Marilah kita semua mengisi momen Pilkada Banyuwangi, dengan suka cita dan kedamaian,” imbuh Zamroni. (bi)
