JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohamad Toha meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita.
Mohamad Toha menilai, kinerja Agus jauh di bawah performa sehingga layak untuk diganti atau (direshuffle).
“Saya nilai kinerja politisi Partai Golkar tersebut jauh dibawah performa,” kata wakil rakyat dari Dapil V Provinsi Jawa Tengah itu menyikapi kinerja satu tahun kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin kepada wartawan, Jakarta, Rabu (11/11).
Dikatakan Laki-laki kelahiran Sukoharjo, 25 Mei 1964 tersebut, satu tahun kinerja kabinet Jokowi-Ma’ruf relatif baik. Namun, ada beberapa pos kementerian yang berkinerja di bawah performa. “Saya di Komisi VI melihat mitra kerja kami yang berkinerja di bawah performa adalah Kementerian Perindustrian,” papar Toha.
Mohamad Toha menyampaikan, kinerja kementerian di bawah Agus tidak menunjukkan yang baik, terutama dalam menghadapi wabah pandemi virus Corona (Covid-19). “Agus gagal mencegah gelombang Pemutusan hubungan kerja (PHK). Menperin terbukti gagal menciptakan lapangan kerja baru, dan gagal mencegah gelombang PHK. Tidak terlihat ada terobosan dari Menperin untuk mencegah terjadinya PHK,” papar Toha.
Kebijakan yang dikeluarkan Menperin, seperti stimulus dan insentif usaha juga terbukti tidak mengena di kalangan industri. Tercatat, sejak Covid-19 mewabah, dan Indonesia resmi menyandang resesi ekonomi, jutaan pekerja terkena PHK. Hal itu tidak hanya di Jakarta tetapi juga terjadi di hampir semua daerah industri.
Di Jawa Barat saja, kata Mohamad Toha, sedikitnya 500 perusahaan sudah melakukan pengurangan karyawan, baik itu di-PHK maupun dirumahkan. Di Karawang, sedikitnya 5-6 juta buruh kehilangan pekerjaan. Di Sukabumi, 11 ribu pekerja mengalami hal sama. Yang teranyar, pabrik sepatu di Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten tengah memproses PHK terhadap 1.800 karyawannya.
PHK terjadi di semua sektor industri dari mulai tekstil dan produk tekstil, manufaktur, perdagangan, makanan dan minuman, elektronik, hingga sektor jasa hiburan. Di Jawa Barat yang paling tinggi terjadi PHK terjadi di sektor tekstil dan produk tekstil yang mencapai 54,15 persen, dan manufaktur 23,80 persen. (akhir)
