KEPULAUAN SULA,beritalima.com – Tingkat membaca Indonesia saat ini berada pada posisi yang memperihatinkan.Gerakan literasi dikalangan anak muda maupun pelajar hilang dengan pesatnya teknologi informasi.
Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Hardiman Teapon selaku reformer dalam proyek perubahan Diklatpim II di Badan Pengengbangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah angkatan XIX 2018 di Semarang.” program bertajuk.” gerakan gemar membaca sampai ke pelosok Kabupaten Kepulauan Sula,Provinsi Maluku Utara(Malut) itu dipresentasikan dihadapan tim dari Pemda,masyarakat dan stakholder lainnya dan dibuka oleh Pj Sekda Kepsul Umar Umabaihi. Senin 22/10/2018.
Umar Umabaihi dalam kesempatan tersebut menuturkan,Gerakan membaca biasanya yang terjadi saat perpustakaan di buka di kampung-kampung. Untuk itu, gerakan membaca ini perlu terus dikembangkan dan perlu masukan dari berbagai pihak. “Jadi kita harus alihkan kegiatan anak muda yang lebih bermanfaat, melalui gerakan ini, “jelasnya.
Sementara Hardiman dalam kesempatan itu menuturkan proyek perubahan yang digagasnya tersebut merupakan bentuk keprihatinannya terhadap kondisi
pelajar dan anak muda saat ini. Apalagi perpustakaan menjadi ruang yang sulit bagi anak muda ditamba Kepsul belum memiliki perpustakaan daerah. “Saat ini banyak sekali anak-anak muda yang biasa duduk nongkrong di leger ketimbang membaca ini yang harus perlu kita rubah, “katanya.
Untuk itu lanjutnya, perlu segera dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung program yang ada.dan pembentukan tim, penyusunan SOP hingga rapat koordinasi dengan semua tim. Kemudian bila perlu harus ada penggunaan dana desa untuk pembangunan perpustakaan desa.
“Ini juga sudah kita konsultasikan, “jelasnya.
Dia menambahakan, terkait program tersebut telah dibahas bersama kepala Bappeda Kepsul Syafrudin Sapsuha dan Sekda selaku ketua tim anggaran dan telah diakomodir di tahun depan. “Alhamdulillah baik Bappeda maupun Sekda sudah menandatangi proyek perubahan ini, “katanya.
Workshop tersebut juga mendapat masukan dari berbagai pihak. Kepala Bidang Hukum dan HAM Kepsul, menurutnya, salah satu barometer dalam proyek perubahan bagi reformer ialah regulasi namun dari pemaparan belum melibatkan bidang hukum dalam proyek tersebut. “Karena ini berkaitan dengan regulasi dan itu juga menjadi kewenangan bidang hukum, “jelasnya.
Selain itu ada masukan terkait dengan data terkait data tingkat membaca masyarakat di Sula. “Harusnya juga punya sajian data biar kita bisa tahu, “kata Kadis perindakop Abdul Kader.
“Kalau soal regulasi itu sudah ada dan Perbup sudah di tantangani hanya saja saya lupa memasukan, kemudian untuk data kunjungan data masyarakat ke perpustakaan dan hanya 10 sampai 15 dan ini sangat rendah, “pungkasnya (ds)
