PONOROGO, beritalima.com- Pengoperasian pabrik tepung tapioka di Dusun Bakalan, Desa Tajug, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, terancam batal. Ini setelah warga setempat dan PT Budi Starch & Sweetener, Tbk, (BSSW) yang baru saja mengambilalih pabrik tersebut dari tangan PT Sorini Agro (anak perusahaan PT Cargill) masih ‘berebut’ onggok alias limbah ampas ketela.
Warga sekitar menuntut BSSW memberikan onggok atau ampas sisa penggilingan singkong kepada warga untuk diolah lagi sebagai pakan ternak. Mereka meminta jatah empat karung onggok untuk setiap warga setiap kali beroperasi. Jumlah warga yang harus diberi onggok sekitar 150 orang atau total mencapai 600 karung onggok tiap hari.
“Ini sebagai kompensasi atas hal-hal negatif yang ditimbulkan pabrik jika beroperasi nanti. Seperti suara bising, getaran berlebihan, limbah, bau dan genangan yang menyebabkan nyamuk. Onggok dapat meningkatkan tingkat ekonomi warga. Kalau mau beroperasi, ya itu yang harus dipenuhi pabrik,” kata juru bicara warga, Maskur, dalam forum Sosialisasi Pabrik Tepung Tapioka BSSW di Pendopo Desa Tajug, Rabu 10 Agustus 2016.
Namun syarat ini dinilai sangat berat bagi manajemen BSSW. Menurut salah satu manajer BSSW, Nazif Shihab, jumlah onggok yang diminta sangat besar. Apalagi, onggok atau sisa penggilingan bukanlah limbah akhir seperti yang disebut-sebut warga. Onggok masih memiliki nilai ekonomi karena masih akan diolah lagi sebagai pakan ternak di pabrik pelet milik BSSW. Apalagi, jumlah onggok yang diminta warga mencapai sekitar Rp.270 juta per bulan.
“Itu jumlah yang sangat besar, karena itu sampai saat ini sulit kami penuhi. Kami menawarkan kompensasi CSR (Corporate Social Responsibility) sebesar Rp.20 juta tiap bulan dan bukan onggok. Itu sudah besar. Mana ada perusahaan yang mau mengeluarkan CSR sebanyak itu,” kata Nazif.
Ketiadaan titik temu inilah yang kemudian membuat Muspika setempat menggelar forum sosialisasi pabrik tepung. Forum ini dihadiri Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Dandim Ponorogo yang diwakili Kasdim Mayor (Inf) Edy Maryono dan Kapolres Ponorogo AKBP Harun Yuni Aprin.
Diawal pertemuan, bupati Ponorogo sempat menerangkan pentingnya investasi dan industri. Namun rupanya upaya untuk menemukan kesepakatan tidak berhasil. Warga tetap meminta onggok seperti dalam tuntutan mereka.
“Belum ada titik temu. Saya minta mereka berunding lagi. Minggu depan harus selesai. Saya sudah memberikan pemahaman kepada warga saya, tapi saya juga minta BSSW menaikkan tawarannya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan. Tetap harus ada kompromi,” kata Bupati Ponorogo, Ipong.
Nazif menambahkan, sebenarnya saat take over dari Cargill April lalu, status perizinan pabrik tepung adalah legal, termasuk izin lingkungan. Jadi, kalau memang mau beroperasi, BSSW tidak bersalah. “Legal formal tidak masalah. Izin operasional kami kan melekat dengan pendirian pabrik yang lama (berdiri sejak 1995 di bawah PT Sari Tanam). Tapi sejak April kami tidak beroperasi karena belum adanya titik temu ini,” terang Nazif.
Meski demikian BSSW tidak khawatir bila memang pabrik di Tajug tidak bisa beroperasi. “Untuk sementara penyuplai singkong bisa memasok ke pabrik kami di Madiun dan di Karanganyar (Jawa Tengah),” tandas Nazif.
PT Sorini telah berhenti beroperasi pada akhir 2015 lalu setelah sempat berproduksi mulai 2011 atau sejak diambil alih dari PT Sari Tanam. Saat di bawah PT Sari Tanam dan PT Sorini Agro, warga memang selalu diperbolehkan mengambil onggok. Namun, kedua perusahaan kemudian gulung tikar meskipun tidak ada yang berani memastikan kedua perusahaan bangkrut akibat onggok yang diambil oleh warga tersebut.
Pabrik tepung tapioka di Tajug adalah satu-satunya perusahaan yang diinvestasi oleh pihak swasta. Karena itulah kehadirannya sebenarnya sangat ditunggu oleh pemda setempat maupun warga. Namun sampai saat ini, meski PT BSSW sudah menginvastasikan sejumlah dana untuk men-servis mesinnya, namun tetap harus mangkrak karena rebutan onggok ini. (Dibyo).
