SURABAYA, Beritalima.com – Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Timur (Jatim) Sri Wahyuni menuturkan, bahwa pekerjaan sebagai tenaga kesehatan tidaklah mudah, disamping harus fokus memberikan pengobatan yang tepat, tugas perawat juga sangat melelahkan.
Disaat kondisi darurat pun, seorang perawat dituntut untuk selalu sigap dalam menangani para pasien, karena itu pihaknya
mendorong peningkatan kesejahteraan bagi tenaga perawat di Jawa Timur, termasuk mereka yang berstatus honorer dan perawat desa.
Berbekal pengalamannya selama 25 tahun sebagai perawat, sejak 1999 hingga 2024, wanita cantik berhijab yang selalu tampil cool ini memahami betul tantangan yang dihadapi para tenaga kesehatan di lapangan.
Menurut Yuni, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan sama pentingnya dengan perhatian pemerintah terhadap guru.
“Kalau guru mendapat perhatian, tenaga kesehatan pun harus. Mereka adalah garda terdepan pelayanan publik,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang berencana menaikkan gaji guru. Sri Wahyuni menilai, sudah saatnya tenaga kesehatan juga mendapatkan pengakuan dan peningkatan kesejahteraan yang setara, mengingat peran vital mereka dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Politisi partai Demokrat ini menyampaikan bahwa selain memperjuangkan kesejahteraan, pihaknya juga menggagas program Satu Desa Satu Perawat sebagai langkah strategis untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh Jawa Timur.
Dengan jumlah desa mencapai 7.721, program ini diyakini mampu menjawab persoalan akses kesehatan, terutama di daerah pelosok.
“Keberadaan satu perawat di setiap desa akan memperkuat sistem deteksi dini penyakit, mempercepat penanganan darurat, sekaligus menjadi edukator kesehatan bagi warga. Perawat desa bukan hanya penyembuh, tapi juga pendamping masyarakat untuk hidup lebih sehat,” sebutnya.
Tak hanya fokus di sektor kesehatan, Sri Wahyuni juga aktif mengawal berbagai program kesejahteraan masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memastikan implementasi program tersebut berjalan sesuai standar pemerintah pusat dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Program yang bagus harus dikawal agar tepat sasaran. Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar angka, tapi kehidupan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.(Yul)
