SURABAYA, Beritalima.com-
Baru-baru ini viral di media sosial seorang influencer mereview sebuah stan penjual es krim di pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya Barat. Influencer itu menyebut es krim itu diduga mengandung alkohol.
Dalam video yang beredar, influencer itu nampak memperkenalkan berbagai varian rasa es krim yang mengandung alkohol di stan tersebut.
Ada sekitar 15 varian rasa es krim yang dijual dengan berbagai nama yang sama dengan merek minuman keras. Beberapa di antaranya mengandung alkohol dengan kadar hingga 40 persen.
Warga Surabaya dibuat geger oleh temuan produk es krim yang mengandung alkohol dan dijual secara bebas di pasaran. Temuan ini memicu kekhawatiran publik, terutama karena tidak adanya label yang jelas serta berpotensi dikonsumsi oleh sebagian besar anak-anak.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD provinsi Jawa Timur dari Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, angkat suara.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD provinsi Jatim ini mengecam keras peredaran es krim beralkohol tanpa ijin tersebut.
“Saya mengecam keras peredaran es krim yang mengandung alkohol di Surabaya, apalagi jika dijual secara bebas tanpa label yang jelas dan tanpa edukasi kepada masyarakat. Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan moral dan ketertiban sosial,” tegas Lilik, Senin (7/4/2025).
Lilik menilai, kehadiran alkohol dalam produk yang konsumsi oleh masyarakat ini, terlebih yang bisa diakses oleh anak-anak, sangat tidak pantas dan berbahaya.
“Alkohol, dalam bentuk apapun, tidak seharusnya hadir dalam produk konsumsi yang ditujukan kepada masyarakat umum, apalagi anak-anak,” lanjutnya.
Lilik juga menyoroti aspek keagamaan yang menjadi landasan penting dalam penolakannya terhadap peredaran es krim beralkohol ini.
Mayoritas masyarakat Jawa Timur beragama Islam, dan dalam ajaran Islam, alkohol adalah sesuatu yang diharamkan.
“Kehadirannya dalam bentuk camilan seperti es krim yang dikonsumsi santai dan seringkali tanpa disadari, jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kami anut,” tukas bendahara DPW PKS Jatim ini.
Karena itu pihaknya mendesak agar Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan BPOM, segera melakukan investigasi dan tindakan konkret.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menjadi korban kelalaian pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, saya minta ada tindakan tegas terhadap produsen maupun distributor yang terbukti melanggar aturan,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di tengah masyarakat.
“Kami di DPRD provinsi Jawa Timur akan terus mengawal isu ini. Kami tidak akan membiarkan ruang-ruang publik kita tercemari oleh produk yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa Timur,” tutupnya.(Yul)
