Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun
JAKARTA, Beritalima.com-
Anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep belakangan ini disorot karena dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Namun siapa sangka, dugaan korupsi anak presiden itu bukan kali ini saja.
Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengungkap hal itu. Ia mengaku sudah melaporkannya ke KPK sejak dua tahun lalu. Namun sampai saat ini, belum ada kejelasan.
“Kemarin yang datang ke KPK itu keempat kali. Dulu 2 tahun setengah lalu dulu kita ke KPK,” ungkapnya dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (14/9/2024).
Kasus yang dimaksud Ubedilah, saat Kaesang membeli 180 juta lembar saham. Harganya Rp100 miliar lebih. Ubedilah heran uangnya dari mana.
“Lalu ada peristiwa menarik waktu itu. Yang abang sebut sebagai Mulyono. Yaitu ada putra mahkotanya membeli saham 180 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya hampir Rp100 miliar lebih. Putra mahkotanya yang jadi kedua (Kaesang) Sekarang ramai private jet,” jelasnya.
“Kok bisa beli ratusan juta lembar saham begitu. Dari mana uangnya. Karena yang bersangkutan anak presiden, maka kita berhak publik untuk ketahui. Anak presiden kan dapat fasilitas negara juga,” tambahnya.
Saat pihaknya menelusuri perusahaan Kaesang, Ubedilah mendapati adanya potensi konflik kepentingan. Karena ia bekerja dama dengan anak seorang direktur di perusahaan besar.
“Kita telusuri perusahaan Kaesang. Ternyata mereka ini berjejaring dengan anak dari seorang direktur perusahaan besar. Jadi managing direkturnya kerja sama dengan anak putra presiden,” terangnya.
“Berdua ini, ada Gibran ada Kaesang. Perusahaan ini mayoritas punya putra mahkota ini. Di saat itu Gibran jadi wali kota. Jadi posisi wali kota, dan waktu itu direktur. Eh Komisaris Utama di sebuah perusahaan itu. Yah ada konflik interest,” sambungnya.
Perusahaan itu kemudian belakangan dapat suntikan dana fantastis. Ubedilah heran, karena segampang itu mendapat suntikan dana ratusan miliar padahal perusahaan baru.
“Lalu perusahaan mereka itu dapat suntikan, dua kali yah. Jumlahnya ratusan miliar. Kurang lebih Rp200 miliar. Suntikannya itu dari perusahaan Ventura. Ventura Capital. Pertanyaan saya segitu mudah yah dapat suntikan dana kalau dia bukan anak presiden, dan perusahaan baru,” ucapnya.
Saat dilakukan penulusuran, disitulah terungkap. Anak managing direktur yang Kaesang jalin kerja sama diangkat jadi duta besar.
“Bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Kita telusuri. Ternyata setelah masuk sekian miliar itu, managing direktur yang tadi satu perusahaan dengan anak presiden ini tiba-tiba diangkat jadi duta besar. Duta besar level tinggilah. Kentara banget,” bebernya.
Tidak berhenti di situ, ia bilang perusahaan yang dimaksud sebelumnya menjadi wakil otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Disitulah, kata dia terlihat hubungan presiden dan direktur perusahaan dimaksud.
“Perusahaannya terkenal ini. Kemudian dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN. Jadi kelihatan, ada relasi antara presiden dengan direktur perusahaan ini,” ujarnya.
Bahkan, orang yang dijadikan duta besar itu kini dijadikan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Di sisi lain, perusahaan itu tersangkut kasus lingkungan.
“Kenapa dia diangkat jadi duta besar? Jadi watimpres sekarang? Itu tanda tanya besar. Apalagi perusahaan ini punya masalah kerusakan lingkungan. Jadi pernah perusahaan ini tersangkut kerusakan lingkungan lalu dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup lebih Rp70 triliun. Karena dia merusak lingkungan. Tiba-tiba keluar putusan di Pengadilan Negeri kalau tidak salah, itu tidak membayar Rp70 triliun itu. Sekitar Rp70 miliar,” pungkasnya.
Menurut Ubedilah, mestinya KPK punya wewenang mengusut kasus tersebut. Namun ia menyebut saat ini KPK merupakan ranah eksekutif setelah revisi Undang-Undang KPK.
“KPK sebetulnya punya kewajiban hukum untuk menginvestigasi itu,” tandasnya.(Yul)
