DEPOK,beritalima com
Carut marut Penerimaan siswa baru (PPDB) di Jawa Barat masih menyisakan masalah meski telah memasuki tahun ajaran baru pasalnya beberapa elemen masyarakat ,ormas dan LSM melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balaikota Pemkot Depok
Seperti di sampaikan Wido dari elemen Buruh bahwa tugas negara adalah menyiapkan anak-anak bangsa untuk dapat bersekolah tetapi fakta di lapangan bahwa masih banyak warga yang belum dapat bersekolah bahkan ada 51 siswa yang sudah masuk teryata di anulir (di keluarkan)
“Pemerintah seharusnya bisa menyiapkan program belajar 12 tahun karena ini tugas negara jangan hanya slogan Indonesia emas kalau teryata anak-anak di kota Depok tidak dapat bersekolah,” tegasnya,Kamis (18/07/2024)
Bahkan pihaknya menduga adanya konspirasi antara Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan sekolah swasta,untuk itu pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk bisa mengusut tuntas.
“Saya minta aph usut tuntas saya minta aph turun tangan untuk bisa mengusut dugaan kongkalikong antara Disdik Jawa barat dan pihak sekolah swasta usut dana bos,” jelasnya.
Hal senada juga di sampaikan Roy pengharapan melalui elemen Dewan kesehatan rakyat (DKR) bahwa pihaknya akan kembali mendatangi istana untuk tetap menuntut agar proses PPDB yang telah meninggalkan banyak masalah segera di selesaikan.
“DKR dalam hal ini harus gentleman menyatakan selamat kepada Pemkot Depok bahwa PPDB untuk tingkat SMP sukses tetapi pak wali bahwa PPDB tidak hanya SMP saja masih ada anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang teryata terganjal oleh aturan,” jelas nya.
Masih kata Roy bahwa aksi ini adalah aksi kemanusiaan dimana dalam aksi ini tidak membutuhkan jabatan tetapi hati nurani.
” DKR telah aksi ke Istana dan akan kembali ke istana apabila pemkot kota Depok tidak bisa menjadi jembatan dengan propinsi agar anak-anak dapat bersekolah khususnya 51 anak yang di keluarkan setelah mereka mengikuti mpls di sekolah nya masing-masing,” katanya
Roy juga menyampaikan pesan dari Istana untuk dapat di teruskan ke pihak Pemkot Depok.
“Saya di tanya pihak istana apakah sudah berkoordinasi dengan pemkot kota Depok artinya apa seharusnya walikota bisa menyelesaikan dengan bersurat secara resmi kepada Pj gubernur untuk bisa membuka ruang diskusi karena ini mudah dan tidak sulit tinggal bagaimana walikota apakah mau membatu warga nya atau tidak,” paparnya.
Di tegaskan pula apa bila tidak ada jawaban maka pihaknya akan tidur dengan mendirikan tenda di halaman Pemkot kota Depok.(yopi)
