JAILOLO,beritalima.com – Dalam menggelar Coffee morning dengan Anggota DPRD Halbar, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halbar M. Rizal Ismail diminta untuk menyeriusi hak-hak guru dan Pemerintah Desa.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar Joko Ahadi saat coffee morning di Ruang Paripurna DPRD Halbar Kamis 1 Oktober 2020, Ia menyatakan Hak-hak guru dan Pemerintah Desa (Pemdes) di Halbar yang selama ini diabaikan.
“Sampai ada pihak yang ngotot saat demo, kritik dan saran yang disampaikan”. Cetusnya.
Ia juga meminta Pjs Bupati M. Rizal Ismail agar lebih serius dalam merealisasikan Hak-hak guru dan Pemdes, ” paling utama itu soal sertifikasi guru yang tahun ini belum direalisasikan agar secepatnya dicairkan”. Pintanya
Begitu juga Ia mendesak agar hak Pemerintah Desa berupa operasional dan tunjangan agar segera dicairkan, ” supaya diakhir tahun tidak ada gejolak lagi, dan tidak dibawa-bawa lagi ditahun berikutnya”. Papar Sekretaris Komisi I DPRD Halbar tersebut.
Menurutnya ini menjadi catatan penting untuk Pjs Bupati Halbar.
Yang berikutnya Ia juga menyinggung soal netralitas ASN dan dirinya berikan apresiasi pada Pjs Bupati yang menyampaikan terkait netralitas pada apel perdana kemarin dihari Senin yang disampaikan secara terbuka.
Dalam momentum Pilkada keterlibatan ASN itu sangat tidak nampak terlihat dalam hal ini di Halbar. “Jadi saya berharap pada Pjs Bupati Halbar bisa mengawal apa yang sudah disampaikan pada apel perdana kemarin itu”. Ucapnya.
“Fenomena ini dalam setiap momentum Pilkada saya bukan pesimis karena soal keterlibatan ASN dimomen politik atau tidak itu dapat dibuktikan dari aspek pembuktian gambar bergerak atau tidak untuk memenuhi unsur keterlibatan ASN disitu”. Beber Joko.
Ia juga minta dalam situasi politik ini Pjs Bupati menjamin untuk menjaga stabilitas dan Kamtibmas dalam Pemerintahan.
Selain itu juga Joko menyebutkan soal penanganan Covid-19 di Halbar yang masih minim, dikatakannya Pemerintah pusat sudah adakan new normal tren kasus covid semakin meningkat.
“Dan dalam kondisi seperti ini tidak ada kegiatan-kegiatan untuk menekan angka penyebaran atau melakukan penanggulangan yang berarti Oleh Pemda Halbar”. Jelasnya.
Maka Ia meminta agar Pjs Bupati Halbar serius dalam melakukan penanggulangan covid-19 ini.
Menanggapi hal itu Pjs Bupati Halmahera Barat M. Rizal Ismail menyatakan soal covid19 dirinya bersama Forkompimda mulai eksen
Terkait dengan pelaksanaan penangangan covid-19 oleh pemerintah daerah dirinya juga telah menandatangani soal Perbup yang mengatur terkait tatanan kehidupan masyarakat yang sehat.
Menurutnya Halbar ini sebelumnya mendapat sanksi soal keterlambatan dalam mengalokasikan anggaran covid19.
Berikutnya soal netralitas ASN pihaknya dan Dinas terkait sudah membentuk tim, “saya dan unit terkait sudah membicarakan tentang Peraturan Menpan RB dan ada surat edaran dari Mendagri, ada juga Peraturan Pemerintah yang terkait dengan disiplin ASN kita coba padukan sehingga ketika kita melangkah berada pada posisi hukum yang benar”. Jelas Mantan Kadis Pertanian Pulau Morotai ini.
“Insyaallah hari Senin itu saya dan unit tertentu menggodok aturan tersebut untuk ditegakkan soal kedisplinan ASN”. Sebut Ical Sapaannya
Jadi dirinya uga minta dukungan dan informasi dari berbagai pihak kalau ada keterlibatan ASN dalam Pilkada segera informasikan dan juga Ia akan perintahkan Camat untuk turut berperan mengawasi gerak-gerik ASN.
Kemudian terkait hak-hak guru dan Pemdes Ia akan bicarakan dengan Tim TPAD untuk diusahakan kalau tidak bisa di tahun ini mungkin tahun depan.(Ay)
