TRENGGALEK, beritalima.com –
Di Tahun 2023, beberapa desa di Kabupaten Trenggalek akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Setidaknya, ada 9 desa telah terjadwal pada akhir bulan Oktober ini.
Diantaranya Desa Banaran, Kecamatan Tugu; Desa Salamwates, Kecamatan Dongko; Desa Tanggaran, Kecamatan Pule; Desa Jombok, Kecamatan Pule; Desa Masaran, Kecamatan Bendungan; Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan; Desa Wonocoyo, Kecamatan PogalanDesa Nglebo, Kecamatan Suruh; Desa Salamrejo, Kecamatan Karangan.
Mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Forkopimda Trenggalek pun memberikan pembekalan kepada para calon kepala desa sekaligus penandatanganan deklarasi damai pilkades serentak 2023. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara menyampaikan himbauan agar pelaksanaan pilkades bisa berjalan tertib dan aman.
“Secara bersama-sama, mari kita jaga dan ciptakan kondusifitas di Trenggalek, khususnya wilayah masing-masing,” ungkapnya pada Senin, 16 Oktober 2023 di Pendopo Manggala Praja Nugraha.
Wakil kepala daerah muda itu juga menekankan bahwasannya pelaksanaan Pilkades serentak 9 desa ini, kebetulan berada di tahun politik. Bertepatan dengan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu legislatif. Untuk itu diharapkannya bisa terjaga kondusifitas keamanan dan ketertibannya dengan baik. “Pada pilkades serentak kali ini berbarengan dengan tahapan pilpres dan pileg, sehingga punya tingkat kerawanan yang berbeda,” jelas Syah Natanegara.
Apalagi, masih kata mantan anggota DPRD Trenggalek tersebut, persinggungan politik di desa cenderung lebih kuat dibandingkan dengan Pilpres maupun Pileg. Sebab, saat ada pilihan yang tidak sama akan mempengaruhi dinamika hubungan sosial masyarakat.
“Kalau Pilpres maupun Pileg, usai pilihan sudah selesai. Tapi untuk Pilkades tidak bisa seperti itu, singgungannya lebih kuat karena satu rumah sajabisa dimungkinkan pilihannya berbeda,” imbuhnya.
Bahkan, sambung Syah, dibeberapa kasus hanya karena perberbedaan calon yang didukung akhirnya tidak mau bertegur sapa dengan saudara serta tetangga. Setelah itu, menjadi pemicu perpecahan kerukunan antar warga dilingkungan setempat.
“Dibeberapa kasus, hanya karena beda pilihan kemudian memecah belah kerukunan antar tetangga. Ada yang tidak mau berjamaah karena dalam tempat ibadah itu beda pilihan. Hal-hal seperti inilah yang harus dihindari. Meskipun beda pilihan mari bisa kita jaga tali silaturahmi kita dengan baik,” tandas wakil bupati. (her)
